kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.347.000 0,15%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

16 wilayah pertambangan dilelang awal tahun ini


Rabu, 03 Januari 2018 / 17:43 WIB
16 wilayah pertambangan dilelang awal tahun ini


Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Rizki Caturini

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam waktu dekat akan melelang 16 wilayah pertambangan baik wilayah eks Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan beleid baru berupa Peraturan Menteri (Permen) sebagai landasan hukum dan skema penetapan harga lelang.

"Sedang kami siapkan Permennya untuk skema pelelangannya," terangnya, Rabu (3/1).

Namun sayangnya Arcandra masih enggan menyebutkan poin-poin dalam aturan yang tengah disiapkan itu. Alasannya, karena masih dalam tahapan usulan. Ia juga belum bisa memastikan kapan lelang tersebut akan dimulai. Yang jelas, kata Arcandra, Permen tersebut secepatnya akan dikeluarkan.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Publik dan Kerjasama, Kementerian ESDM, Agung Pribadi menambahkan, nantinya Permen yang tengah dibuat akan menjadi acuan administrasi dalam lelang.

"Untuk eks KK dan PKP2B akan dilelang Pemerintah Pusat. Tapi untuk eks IUP yang melakukan lelang provinsi, mengacu Permen yang disiapkan oleh Menteri ESDM," ungkapnya di Kantor Kementerian ESDM.

Saat ini minimal akan ada 16 wilayah pertambangan yang rencananya akan dilelang pada tahun ini. Di antaranya 5 wilayah pertambangan eks Kontrak Karya, satu eks PKP2B dan sisanya eks IUP.

Adapun 16 wilayah pertambangan itu, sudah terselesaikan masalah tata ruang dari Kementerian Perhutanan. Jadi, tidak ada kendala untuk segera dilaksanakannya lelang. Namun, sayangnya ia belum bisa memastikan kapan lelang tersebut akan dimulai.

Sementara untuk wilayah pertambangan lain yang potensial untuk dilelang, Agung bilang, masih membahas persoalan ini dengan daerah. Pasalnya, masih ada yang tersandung masalah tata ruang dan kehutanan. Jadi, inginnya pemerintah sebelum lelang wilayah ini berjalan, urusan mengenai tumpang tindih lahan bisa segera diselesaikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×