kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Begini keluhan Peter Gontha soal efek aturan pesawat charter terhadap pariwisata


Rabu, 06 Juni 2018 / 09:36 WIB
Begini keluhan Peter Gontha soal efek aturan pesawat charter terhadap pariwisata
ILUSTRASI.


Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keluhan tentang sulitnya birokrasi untuk mendukung program pariwisata yang dicanangkan kembali menuai kritik. Kali ini, Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter F Gontha yang mencurahkan keluh kesahnya tentang sulitnya birokrasi di Indonesia, khususnya terkait peraturan Kementerian Perhubungan tentang pesawat charter yang dinilai merugikan pariwisata Indonesia.

Seperti dikutip dari laman Facebooknya, Peter Gontha menceritakan, pada 24 Juni perusahaan penerbangan Polandia beserta operator tour Rainbow Tours asal Polandia akan memulai lagi penerbangan charter dari Warsawa langsung ke Bali. 

Rencananya, setiap dua pekan sekali LOT Airlines akan terbang langsung dari Warsawa ke Denpasar dengan membawa 252 penumpang selama 4-5 bulan ke depan. 
Tetapi, lantaran peraturan di Indonesia hanya membolehkan pesawat charter membawa dan memulangkan penumpang yang datang dan pergi dengan pesawat charter tersebut, maka pesawat yang bersangkutan akan pulang tanpa penumpang setelah mengantarkan turis kloter pertama. "Yang mana akan merugikan perusahaan charter tersebut sekitar US$250.000-US$ 300.000 karena kosong," jelas Peter.

Begitu pula, saat pesawat terakhir datang menjemput turis kloter terakhir, maka pesawat tersebut akan kosong saat terbang ke Indonesia. Alhasil, perusahaan tour akan kembali rugi sekitar US$ 250.000-US$ 300.000 lagi. Padahal, tour tersebut membawa ribuan turis ke Indonesia.

"Himbauan saya sebagai dubes tidak digubris di Jakarta, saya sedih dan saya heran, beginikah caranya kita membantu pemerintah untuk mencapai target 20 juta turis di tahun 2019. Maaf saya mengeluh disini, karena usulan sesuatu yang tidak merugikan bahkan menguntungkan negara justru dianggap omong kosong belaka," tulisnya.

Meski begitu, Peter masih yakin bahwa di masa depan ada pemimpin di kementerian yang memakai nalar logis. 

Di akhir tulisannya, Peter juga berharap menteri terkait (Menteri Perhubungan), Staf Presiden, Menko dan DPR juga bisa mencarikan jalan keluarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×