Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Chevron Pacific Indonesia tidak berniat memperpanjang kontrak di Blok Makassar Strait yang akan berakhir tahun 2020. Sebab, permintaan Chevron soal penambahan bagi hasil dalam skema gross split ditolak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebelumnya, kontrak di Blok Makassar Strait memakai skema cost recovery.
Aturan gross split Nomor 52/2017 menyebutkan, base split atau komponen dasar bagi hasil gross split minyak mentah adalah masing-masing 57% untuk pemerintah dan 42% untuk kontraktor migas. Adapun base split gas sebesar 52% untuk pemerintah dan 48% untuk kontraktor migas.
Saat ini, produksi minyak Blok Makassar Strait sekitar 1.965 barel per hari (bph). Adapun produksi gas mencapai 2,84 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd).
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi, menyebutkan, Kementerian ESDM menjatuhkan terminasi untuk Blok Makassar Strait. Keputusan ini sejalan dengan keinginan Chevron untuk melepas blok migas itu. "Bahasa yang disampaikan Chevron, mereka tidak berencana mengajukan perpanjangan. Menteri juga sudah keluar surat, ini tidak diperpanjang ke Chevron, kemudian akan dilelang," jelas Amien, dalam konfrensi pers, Rabu (11/7).
Dia membeberkan, Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit, Chuck Taylor, secara resmi menyatakan keinginan Chevron melepas Blok Makassar Strait setelah menghitung net present value (NPV) Blok Makassar Strait, yang ternyata negatif. NPV mengestimasikan nilai sekarang pada suatu proyek, aset maupun investasi berdasarkan arus kas masuk yang diharapkan pada masa depan dan arus kas keluar yang disesuaikan dengan suku bunga dan harga pembelian awal.
Jika ingin ekonomis, Chevron harus mendapatkan diskresi Menteri ESDM mengenai penambahan bagi hasil. Tanpa diskresi untuk menambah bagi hasil di kontrak Blok Makassar, Chevron memutuskan melepas blok migas tersebut dari proyek Indonesian Deepwater Development (IDD). "Karena tak ada diskresi yang besar untuk Blok Makassar Strait, Chevron prefer Makassar Strait dilepas dari IDD," ungkap Amien.
Dengan keputusan tersebut, pemerintah segera melelang Blok Makassar Strait. Ini lantaran kontraktor lain di blok tersebut, yaitu Sinopec dan Pertamina Hulu Energi, juga tidak berminat mengelola Blok Makassar Strait.
Pemerintah akan melelang Blok Makassar Strait dalam waktu tiga bulan ke depan. "Mungkin ada yang berminat karena ada beberapa KKKS yang sudah punya fasilitas di sana. Itu bisa lebih ekonomis," ujar Djoko Siswanto, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.
Dengan lelang, kemungkinan besar KKKS lainnya tidak memerlukan diskresi Menteri ESDM untuk mendapat tambahan bagi hasil. Terutama bagi KKKS yang telah memiliki fasilitas di Blok Makassar Strait seperti Eni Indonesia.
Selain itu, pemerintah tidak menuntut bonus tanda tangan yang besar dari Blok Makassar Strait. "Kalau tidak salah, bonus tanda tangannya US$ 1 juta. Ya, siapa tahu nanti pas dilelang ada yang menawar US$ 2 juta," ujar Djoko.
Nasib IDD tak jelas
Sementara itu, dengan dilepasnya Blok Makasar Strait, pengembangan IDD Chevron yang meliputi Blok Makassar Strait, Blok Rapak, dan Blok Ganal juga akan dikaji kembali. Sebab, saat Chevron mengajukan proposal pengembangan Blok Rapak dan Blok Ganal yang habis tahun 2027 dan 2028 itu memasukkan komponen perhitungan Blok Makassar Strait di Lapangan Maha.
Amien menambahkan, Pre-FEED atau studi awal proyek IDD sudah selesai, termasuk Lapangan Maha Makassar Strait. "Plan of development (PoD) dirancang berdasarkan studi itu, sekarang sedang diubah kalau Maha tidak masuk. Artinya, pipanya tidak disambung, sub surface tidak kembangkan. Semuanya sedang dihitung," ungkap Amien.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
