Reporter: Ferrika Sari | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut revisi Undang-Undang Minyak dan Gas (Migas) mendesak dilakukan di tengah iklim investasi dan produksi migas nasional yang makin turun. Padahal, seharusnya RUU Migas dapat memfasilitasi kepastian hukum terhadap kontrak investasi, pengelolaan dan koordinasi antar lembaga terkait.
“Akibatnya, upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi migas ini seolah belum berimbas pada peningkatan investasi dan kinerja sektor hulu migas itu sendiri,” Kata Satya Widya Yudha Wakil Ketua Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (28/2).
Merujuk survei Fraser Institute pada pertengahan 2017, Indonesia adalah salah satu dari 10 negara dengan tingkat iklim investasi terburuk bersama Venezuela, Bolivia, Libya, Irak, Ekuador, Kamboja, Prancis dan Yaman. Hal ini berarti, iklim investasi Indonesia juga kalah dengan negara-negara tetangga di ASEAN.
Dengan demikian, kata Satya, hal ini menjadi peringatan bagi Indonesia untuk memperbaiki kinerja industri migas di tanah air.
Upaya perbaikan ini bisa melalui sisi regulasi, kinerja dan operasional industri. “Pemerintah harus memperbaiki berbagai regulasi, sementara dunia usaha melakukan pembenahan kinerja,” tambah Satya.
Sayangnya revisi undang-undang tersebut masih mandek di Badan Legislasi (Baleg DPR). Alasannya, pembahasan mengenai Badan Usaha Khusus (BUK) yang melibatkan komsisi VII dan Komisi VI masih alot.
Dalam hal ini, Komisi VII mengonsepkan BUK bisa terintegrasi antara sektor hulu dan hilir, di antaranya SKK Migas dan BPH Migas yang fungsinya tetap sama.
Sementara konsep dari Komisi VI, induk usaha (holding) merupakan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor migas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
