kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

ESDM prediksi Indonesia impor gas 2019


Senin, 13 Maret 2017 / 21:42 WIB
ESDM prediksi Indonesia impor gas 2019


Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, berdasarkan hitung-hitungan antara kebutuhan dan neraca gas saat ini, Indonesia akan mengimpor gas pada 2019 mendatang.

"Ya kita akan impor gas pada 2019, namun sebelum itu terjadi kita harus menyiapkan infrastruktur," kata Arcandra di Lapangan IRTI Monas Jakarta, Senin (13/3).

Arcandra mengatakan, impor gas itu harus dilakukan sebagai substitusi bahan bakar minyak (BBM). Pertumbuhan kebutuhan BBM untuk transportasi saja diperkirakan linear dengan pertumbuhan kendaraan bermotor sekitar 13 persen, atau lebih dari dua kali lipat pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita mengandalkan BBM tidak bisa. Maka fokus pemerintah untuk konversi BBM ke bahan bakar gas menjadi prioritas," ucap Arcandra.

Terkait dengan kesiapan fasilitas tersebut, Arcandra mengatakan saat ini baru ada tiga fasilitas regasifikasi, baik floating maupin fixed yaitu FSRU Lampung, regasifikasi Nusantara di Jawa Barat, dan regasifikasi di Benoa.

Pengimpor Gas

Kepala Bagian Program dan Pelaporan SKK Migas Taslim Z Yunus sebelumnya pernah menyampaikan, Indonesia sudah menjadi net importer minyak sejak 2004.

"Dengan kondisi sekarang, Indonesia juga akan menjadi net importer gas pada 2024," kata Taslim.

Bahkam dia bilang, dengan tingkat konsumsi dan produksi saat ini, Indonesia akan menjadi net importir energi pada 2026.

Merujuk data BP Statistical Review of World Energy pada 2015, saat ini Indonesia memiliki cadangan gas 100 triliun kaki kubik (TCF), atau setara 1,5 persen cadangan gas dunia.

Ekonom Universitas Indonesia yang juga mantan ketua tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) Faisal Basri melihat pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi hanyalah salah satu cara untuk menyelamatkan rencana impor gas yang sudah disusun jauh-jauh hari.

"Siapa yang punya fasilitas? PGN. Jadi, cara mulus menyelamatkan kontrak (Pertamina) ini adalah pakai fasilitas PGN," kata Faisal.

Dari data Kementerian BUMN, ada kontrak pengadaan gas baik dari domestik maupun impor sebesar 10 juta ton per tahun (MTPA) sepanjang 2016-2041. Menurut Faisal, yang merugikan dari kontrak itu adalah beberapa kontrak disusun pada saat harga tinggi.

Di sisi lain, dia mengatakan sebenarnya cadangan gas Indonesia masih cukup untuk 37,8 tahun mendatang.

"Kalau menurut McKinsey, kalau produksi gas sesuai rencana, Indonesia baru akan mengimpor gas pada 2030," ucap Faisal. (Estu Suryowati)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×