Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Pemerintah sudah tidak lagi mengandalkan sektor ESDM sebagai penopang utama penerimaan negara. Ini terjadi sejak harga komoditas menurun dalam tiga tahun terakhir.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menjelaskan penerimaan negara di sektor ESDM tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Ada dua faktor besar yang mempengaruhi penerimaan negara sektor ESDM, yaitu harga komoditas dan kuantitas produksi sektor ESDM. Untuk harga komoditas, Jonan bilang pemerintah tidak bisa mengendalikan harga komoditas karena mengacu pada harga internasional.
"Komoditas migas dan komoditas minerba itu adalah harganya mengacu pada harga internasional, jadi global market price, sehingga ini tidak bisa kita kendalikan," ujar Jonan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Kamis (28/9).
Dia pun mencontohkan, pada tahun 2015, harga minyak bisa mencapai lebih dari US$ 100 per barel. Total penerimaan negara pun bisa mencapai sekitar Rp 357 triliun dari sektor ESDM. Namun pada tahun 2016, harga minyak bahkan bisa mencapai US$ 38 per barel maka penerimaan negara dari sektor ESDM pun cukup rendah.
Faktor kedua adalah masalah kuantitas produksi. Jonan bilang, masalah kuantitas memang bisa saja dikendalikan oleh pemerintah, namun ketika produksi bisa ditingkatkan belum tentu bisa diserap oleh pasar.
Dia mencontohkan produksi gas Indonesia yang cukup banyak yang akhirnya tidak bisa diserap oleh pasar. "Gas produksinya banyak, kadang-kadang kepikiran jualnya kemana. Kadang terjadi penjualan sifatnya spot, mendadak, atau langsung," jelas Jonan.
Selain kedua faktor tersebut, penerimaan negara dari sektor ESDM juga didapat dari pengenaan tarif atau royalti atau bagi hasil. Dengan harga komoditas yang masih rendah, Jonan bilang pemeirntah tidak bisa meningkatkan pengenaan tarif, royalti, atau bagi hasil yang cukup tinggi hingga akhirnya jadia memberatkan badan usaha.
"Tarif kan gini, pemerintah berusaha mengenakan tarif PNBP atau royalti atau yang disebut bagi hasi yang fair supaya tidak memberatkan dunia usaha. Kalau dunia usaha berat nanti tutup ,lapangan kerja berkurang," kata Jonan.
Biarpun kondisi sektor ESDM masih mengalami pelambatan, namun Jonan menyebut pada tahun 2017 sudah terjadi perbaikan dari sisi penerimaan negara. Terlihat dari adanya peningkatan penerimaan negara di tahun 2017 jika dibandingkan tahun 2016.
Hingga pertengahan September 2017, penerimaan negara dari sektor migas sudah mencapai Rp 92,43 triliun. Sementara itu penerimaan sektor EBT hingga September 2017 sudah mencapai Rp 530 miliar dan sektor minerba sebesar Rp 25,73 triliun.
"Kalau kita lihat 2016 dibanding 2017 itu naik loh, karena itu masih per september 2017. Migas naik dari tahun 2016 Rp 83 triliun, September tahun ini sudah capai Rp 92 triliun. Di akhir tahun mungkin Rp 120 triliun," kata Jonan.
Selain migas, Jonan juga optimis penerimaan negara dari sektor minerba juga akan meningkat dibanding tahun lalu. Pasalnya hingga September 2017, penerimaan negara dari minerba sudah mencapai Rp 25 triliun. Sementara itu, penerimaan negara dari sektor minerba sepanjang 2016 hanya sebesar Rp 27 triliun.
"Jadi mestinya sampai akhir tahun ini akan lebih dari Rp 25 triliun. Mudah-mudahan sampai akhir tahun ya Rp 33 triliun," katanya.
Sebagai perbandingan, Kementerian ESDM pun mencatat penerimaan negara sejak tahun 2015 hingga pertengahan September 2017 masih jauh dari penerimaan negara pada tahun 2014. Pada tahun 2014, penerimaan negara dari migas mencapai Rp 320,25 triliun, EBT sebesar Rp 750 miliar, dan Minerba sebesar Rp 35,4 triliun.
Namun pada tahun 2015, penerimaan negara dari migas turun cukup tajam hingga hanya mencapai Rp 122,52 triliun, sektor EBT mengalami kenaikan menjadi Rp 880 miliar, dan minerba juga menurun hingga mencapai Rp 29,63 triliun.
Pada tahun 2016, penerimaan negara dari migas kembali turun menjadi Rp 83,83 triliun. Sementara itu, sektor EBT masih bisa tumbuh tipis menjadi Rp 930 miliar dan minerba turun menjadi Rp 27,21 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
