Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung bisa bergerak cepat secepat namanya belum bisa terwujud. Proyek tersebut sampai saat ini masih menghadapi masalah.
Luhut B Panjaitan, Menko Kemaritiman mengatakan, masalah tersebut berkaitan dengan teknis. Dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Selasa (11/4) masalah teknis yang mengemuka terkait pergerakan tanah di wilayah yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek tersebut.
Luhut bilang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan, pergerakan tanah di wilayah yang akan dilintasi Proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung masih labil. Sehingga agar proyek tersebut nantinya bisa jalan, perlu ada teknologi khusus.
Penggunaan rekayasa teknologi tersebut saat ini akan dihitung oleh pemerintah. "Ini untuk menghitung kemungkinan adanya perubahan nilai investasi," katanya di Komplek Istana Negara, Selasa (11/4).
Luhut mengatakan, teknis perhitungan tersebut akan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Rini Soemarno, Menteri BUMN sebelumnya mengatakan, selain masalah teknis tersebut, Proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung juga terganjal oleh masalah pembebasan lahan yang sampai saat ini belum selesai.
Masalah tersebut disebabkan oleh penetapan rencana tata ruang wilayah nasional yang diperlukan untuk pembebasan lahan proyek tersebut yang saat ini peraturan pemerintahnya belum juga ditandatangani Presiden Jokowi.
Padahal, draft rancangan peraturan pemerintah tersebut sudah diserahkan ke Sekretariat Negara. "Semua tunggu RTRW itu ditandatangani Presiden, kalau tidak, kami tidak bisa gerak untuk pembebasan lahan, karena RTRW itu memastikan, penetapan lokasi proyek tidak berubah," katanya.
Berlarut- larutnya masalah RTRW tersebut, juga berdampak ke pencairan dana pinjaman proyek dari Bank Pembangunan China (CDB). "Karena mereka minta RTRW nya fix dulu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
