kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Langkah Menteri Susi percepat laju industri ikan


Sabtu, 27 Agustus 2016 / 18:50 WIB
Langkah Menteri Susi percepat laju industri ikan


Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Adi Wikanto

Jakarta. Penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/ 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional langsung direspon oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan menjalin kerjasama dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Targetnya memaksimalkan pembangunan 15 kawasan perikanan di pulau terluar. 

Perusahaan pelat merah yang digandeng KKP, antara lain PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT Industri Kapal Indonesia (IKI), Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo), dan PT Perikanan Nusantara (Perinus). 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta para BUMN untuk berinvestasi dalam program ini. Misalnya, Pelni diminta memperluas jangkauan rute pelayaran untuk transportasi ke 15 pulau terluar. IKI diminta memproduksi kapal sesuai kebutuhan nelayan. 

Untuk mendukung ekspansi bisnis tersebut, Susi menegaskan, setiap perusahaan plat merah tersebut dapat menggunakan pinjaman perbankan dan juga memanfaatkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). "Perusahaan juga bisa mengajukan pinjaman ke bank," katanya, Jumat (26/8). 

Rencananya, pemerintah bakal memaksimalkan pembangunan di 15 pulau terluar. Bila tidak ada perubahan, pembangunan tersebut bakal rampung di tahun 2017.

Untuk tahun 2015, ada lima pulau yang dimaksimalkan pembangunannya dan tahun ini ada 10 lagi. Susi menyebut salah satu yang mendesak untuk dibangun di 15 pulau terluar ini adalah cold storage alias gudang pendingin. 

Investasi yang dibutuhkan untuk membangun satu pendingin dengan kapasitas diatas 3.000 ton di satu wilayah sekitar US$ 1 juta-US$ 2,5 juta.

Selain itu, Susi juga akan menjalin kerjasama dengan lintas kementerian untuk mendukung fasilitas infrastruktur dan sinkronisasi program. Misalnya penyediaan listrik dan akses transportasi seperti pelabuhan

Asing di sektor hilir

Untuk mendorong industri pengolahan, KKP bakal mengundang investor asing. Terbaru, Rusia bakal menanamkan investasi di 10 pulau dengan menggandeng Perindo. 

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Nilanto Prabowo menyebutkan, saat ini investor Rusia dan Perindo tengah menyusun rencana bisnis.

Thomas Darmawan, Ketua Bidang Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengakui kinerja KKP cukup lamban dalam mengembangkan sektor hilir perikanan.

Penyebabnya, keluar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58/ 2016 yang berisi bahwa para penjabat KKP akan berurusan dengan penegak hukum bila melakukan kesalahan. "Sepertinya mereka takut, makanya jadi diam saja," katanya. 

Thomas setuju, pemerintah harus melakukan sinkronisasi aturan didaerah dan pusat untuk mendorong para pemain industri atau pemilik kapal tidak memanipulasi data.     

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×