Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta pelaku usaha pertambangan batubara dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), membahas mengenai harga batubara dalam negeri (Domestik Market Obligation/DMO) untuk pembangkit listrik.
Dalam waktu satu atau dua minggu ini, skema penentuan harga batubara DMO untuk pembangkit diharapkan bisa diselesaikan. Pasalnya, dalam pertemuan itu ada lima sampai enam alternatif yang dibahas.
Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk, Garibaldi Thohir mengatakan, dalam pertemuan kali ini ada lima sampai enam alternatif yang dibahas. Salah satunya pembelian batubara secara Business to Business (B to B) antara pengusaha batubara dan PLN. Lalu, biaya plus margin. Harga batubara dalam negeri dipatok untuk pembangkit listrik.
Pria yang akrab disapa Boy ini juga mengatakan, tengah mempertimbangkan secara saksama apabila ada dua harga yang ditetapkan. Yakni mengikuti pola PLN atau patokan harga batubara DMO atau Harga Batubara Acuan (HBA).
Ia bilang, jika misalnya ada dua harga, akan ada distorsi dan rawan penyelundupan. “Makanya pak Menteri (Ignasius Jonan) bilang dirundingkan dulu saja,” katanya.
Selain itu, kata Boy, yang dibahas mengenai komponen royalti, pajak, serta bagian Pemerintah Daerah. Hal itu supaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diberikan kepada pemerintah tidak berkurang.
Direktur Pengadaan Strategis PLN, Supangkat Iwan Santoso menyebutkan, ada beberapa alternatif yang masih jadi pertimbangan. Salah satunya B to B. Adapun, saat ini bahan baku batubara menguasai penggunaan pembangkit listrik yakni sekitar 60%.
Artinya, kata Iwan, batubara menjadi tulang punggung untuk pembangkit listrik. Selain itu, batubara juga menjadi tulang punggung untuk cost. Pasalnya, seberapa pun harga batubara meningkat masih dianggap yang paling murah.
Rinciannya, jika memakai bahan baku batubara biaya listrik per KwH bisa mencapai Rp 650 per kWh. Sedangkan memakai Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa mencapai Rp 1.600 per kWH dan memakai gas rata-rata US$ 8 atau jika dijadikan listrik mencapai US$ 7 sen per kWh.
“Jika biaya batubara lebih murah, harga listrik bisa turun,” tandasnya.
PLN rugi Rp 14 triliun
Karena HBA terus meningkat, sepanjang 2017 PLN mengklaim pihaknya merugi hingga Rp 14 triliun. Hal itu, dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diajukan ke Kementerian ESDM. Tarif listrik saat ini masih mengacu harga batubara US$ 60 per ton.
“Ketika harga jadi US$ 80 per ton, itulah yang menjadi dampak sampai rugi Rp 14 triliun,” terangnya.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono bilang, persoalan ini masih terus dibahas dan belum ada keputusan.
“Menunggu kesepakatan antara (Pengusaha dan PLN). Mereka nanti bicara dulu, nanti dirapatkan lagi,” tandasnya di Kantor Kementerian ESDM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
