Reporter: Tantyo Prasetya | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Terkait aksi demo Gojek yang berlangsung hari ini hingga dua hari ke depan, ditegaskan tidak berhubungan dengan regulasi pemerintah. Alasan pemerintah, saat ini belum ada peraturan tentang angkutan motor.
"Gojek kan motor. Motor memang belum kita regulasi, jadi tidak ada urusannya," terang Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/7).
Menurut Budi, aturan yang mengatur tentang motor sebagai angkutan umum akan dikaji kemudian, setelah aturan tentang taksi online sudah selesai. Sebelumnya, UU tentang angkutan umum sudah tertuang dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
"Motor setelah undang undangnya ada, yang ini kami belum bisa," terang Budi.
Aksi demo yang dilakukan oleh pengemudi motor trasnportasi daring memang semakin gencar terjadi. Sebelumnya, pada Selasa (4/7), mitra pengemudi mobil Grab berdemo terkait sejumlah akun mitra yang suspended oleh perusahaan.
Terkait hal tersebut, Budi menjelaskan bahwa drmonstrasi tersebut juga tidak ada kaitannya dengan PM 26/2017 tentang penetapat tarif batas atas dan bawah taksi online.
"Kemarin itu demo karena ada clash di antara mereka," tambah Budi.
Budi menekankan bahwa tarif baru tersebut dibentuk agar tercipta persaingan usaha yang lebih sehat dalam jangka panjang. Dirinya menambahkan, jika tidak diatur, ada kecenderungan bahwa sesama operator akan saling mematikan satu sama lain.
"Oleh karenanya, kita lakukan kesetaraan, agar ketiga operator tetap beroperasi dengan baik, dengan angka yang pantas, bukan irasional itu," tambah Budi.
Berdasarkan PM 26/2017, tarif batas bawah untuk taksi online di wilayah I Sumatera, Jawa, dan Bali ditetapkan sebesar Rp 3.500. Menurut Budi, tarif tersebut masih lebih murah dibanding taksi reguler.
"Karena dia tidak ada tarif buka pintu, lumayan bisa lebih murah 15 persen. Taksi online masih punya keuntungan dia masih fleksibel," tambah Budi.
Ke depannya, Budi berharap agar semua operator taksi online agar jangan terlalu sering memberikan tarif promo. Alasannya, selain, dapat mengurangi kesejahteraan mitra pengemudi, juga dapat tercipta kondisi monopoli oleh hanya 1 operator.
"Promo itu shorten menguntungkan individu, tetapi longterm saling membunuh, kalau sudah ada saling membunuh sudah ada pemenang dia monopoli, harganya bisa terkendali, bisa saja 6 bulan kita senang, tetapi 10 tahun kemudian dimonopoli satu operator," tegas Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
