kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah akuisisi 41% hak Rio Tinto


Rabu, 06 Desember 2017 / 09:39 WIB
Pemerintah akuisisi 41% hak Rio Tinto


Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Dupla Kartini

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berusaha segera menyelesaikan divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51%. Salah satunya dengan mengakuisisi hak partisipasi atau participating interest Rio Tinto di proyek Freeport Indonesia.

Ini lantaran Rio Tinto bekerjasama dengan Freeport McMoRan untuk proyek Grasberg. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, pemerintah harus mengakuisisi participating interest 40% Rio Tinto, selain saham Freeport McMoran di PT Indocopper Investama.

Kementerian ESDM menargetkan, akuisisi saham Freeport Indonesia ini bisa selesai pada tahun depan. Saat ini pemerintah sedang mengerjakan legal draft akuisisi tersebut. "Apabila akuisisi ini selesai, maka kepemilikan saham pihak Indonesia secara agregat bisa mencapai 51% kurang lebih di tahun 2018," kata Jonan, Selasa (5/12).

Seperti diketahui, Rio Tinto merupakan pemegang participating interest di proyek Freeport Indonesia sebesar 40%. Rio Tinto memiliki perjanjian dengan Freeport Indonesia pada tahun 1990-an mengenai pendanaan dan pengoperasian. Alhasil, dalam operasional tambang Grassberg, Tembagapura, terbagi dalam dua pemegang kendali yakni 40% milik Rio Tinto dan 60% dikuasai Freeport McMoRan.

Agar mencapai kepemilikan 51%, sebanyak 40% participating interest Rio Tinto akan diakuisisi BUMN yang ditugaskan Pemerintah Indonesia bersama-sama BUMD dan suku-suku besar yang terkait operasi PT Freeport Indonesia.

Kepemilikan saham Freeport McMoran di Indocopper sebesar 9% juga akan dibeli oleh Pemerintah Indonesia sehingga totalnya mencapai 51%. "Mengenai rincian, kami juga menunggu karena detailnya yang jadi leading sektor atau juru runding pemerintah adalah Kementerian BUMN," sebut Jonan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×