kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah belum deal soal importasi garam


Selasa, 03 Januari 2017 / 17:48 WIB
Pemerintah belum deal soal importasi garam


Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Kebutuhan garam konsumsi, sudah sangat mendesak untuk segera dipenuhi. Berdasarkan data dari Aliansi Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (AAPGRI) tercatat stok garam rakyat hanya sekitar 30.000 ton dan berada di Madura, Jawa Timur.

Asal tahu saja, jumlah tersebut jauh di bawah total kebutuhan garam nasional yang mencapai Rp 125.000 ton per bulan.

Meski begitu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) belum juga mengambil keputusan kapan garam impor bakal didatangkan. Tidak hanya itu, Pemerintah pun juga belum juga memberikan surat tugas resmi kepada PT Garam selaku pihak pengimpor.

Tahun ini, pemerintah akan mengimpor garam sebanyak 220.000 ton untuk periode Januari sampai dengan Maret 2017.

" Belum suratnya. Karena, masih ada satu rapat lagi yang rencananya akan dilakukan pada pekan depan," kata Ahmad Budiono Direktur Utama PT Garam pada KONTAN, Selasa (3/1).

Dia berharap surat resmi sudah dapat diberikan pada awal pekan depan. Tidak ingin berlama-lama, perusahaan plat merah ini sedang menyiapkan seluruh kebutuhan untuk proses lelang dan lainnya.

Tujuannya, untuk melakukan lelang lebih awal sehingga pertengahan sampai akhir Januari 2017 garam impor sudah dapat didatangkan.

Sekdar informasi, importasi garam ini dilakukan karena Pemerintah menganggap tahun 2016 merupakan tahun gagal panen garam sehingga produksinya tidak dapat memenuhi kebutuhan garam per tahun.

Sepanjang tahun lalu, total produksi garam nasional hanya sekitar 137.600 ton, dengan komposisi 112.000 ton garam rakyat dan 25.600 ton sisanya merupakan hasil produksi PT Garam.

Sebelumnya, Brahmantya Setyamurti Poerwadi Direktur Jenderal Pengolahan Ruang Laut mengaku anjloknya produksi karena pengaruh tingginya curah hujan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×