Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Meski Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengecam terbitnya Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 12/2017 tentang Jual Beli Listrik, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tetap akan mengelar lelang energi baru terbarukan (EBT).
Klaim ESDM, banyak pengembang listrik swasta akan ikut lelang, meski harga listrik sesuai aturan itu akan dihitung 85% dari biaya pokok produksi (BPP) tempat proyek dibangun.
Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, mengatakan, sangat sulit mengeluarkan kebijakan yang membuat semua pihak senang. Namun pemerintah harus tetap menjalankan bauran energi hingga 23% sampai tahun 2025.
Kata Rida, saat ini PLN melakukan persiapan untuk tender EBT dengan pengembangan ke arah timur. Jadi, tender akan banyak dibuka terutama di di timur seperti Nusa Tenggara, Sulawesi dan Papua. "Dalam waktu dekat, PLN akan membuka tender EBT yang ada di wilayah tersebut," ungkap dia, Rabu (12/34).
Machnizon Masri, Direktur Bisnis Regional Nusa Tenggara dan Sulawesi PLN, mengatakan, saat ini di regional Nusa Tenggara dan Sulawesi cadangan listrik yang ada hanya 10%. Idealnya cadangan listrik bisa 30% dari total beban puncak. Untuk itu, pihaknya akan melakukan studi kelayakan. Lelang dibuka sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2017-2026.
Dia mengatakan, potensi EBT di wilayah timur Indonesia besar. Sebagai contoh di proyek geotermal saat ini sudah ada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) Lembata, PLTP Maumere, PLTP Sokoria dan lainnya. "Potensi solar cell, hidro, biomassa dan lainnya cukup terbuka," ungkap Machnizon.
Sementara biaya pokok produksi Indonesia Timur berbeda-beda. Nusa Tenggara Barat misalnya US$ 0,115-US$ 0,135 per kwh, Sulselbar US$ 0,683-US$ 0,8 per kwh, Sulutenggo US$ 0,992-US$ 0,117 per kwh, NTT antara US$ 0,144-US$ 0,169 /kwh, Maluku US$ 0,141-US$ 0,166/kwh dan Papua US$ 0,116-US$ 0,137 per kwh.
Jaya Wahono, Presiden Direktur PT Charta Putra Indonesia, salah satu pengembang pembangkit EBT, mengatakan, pihaknya mendukung tender EBT. Dengan tender, proyek EBT bisa memangkas waktu. Selama ini proyek EBT tak tender tetapi negosiasi antara perusahaan listrik swasta (IPP) dan PLN, sehingga proyek lama berjalan.
Dia menilai, dengan tender itu pengembangan EBT lebih menarik ke depan dan membuat target 23% pada tahun 2025 bisa dipercepat. "Menurut saya lebih menarik, karena bisa sekaligus kapasitas besar dan menekan biaya," ujarnya ke KONTAN, Kamis (13/4).
Presiden Direktur PT Arya Watala Arya Witoelar mengatakan, di daerah yang kebetulan memiliki biaya produksi tinggi masih menarik untuk ikut. "Belum diketahui proses persisnya. Masih dipersiapkan oleh PLN," ungkap dia.
Sementara itu, Presiden Direktur Sumberdaya Sewatama Yovie Pribadi mengatakan, skema tender yang dilakukan PLN wajar. Namun yang perlu mendapatkan kepastian adalah pemilihan lokasi yang masih memiliki biaya pokok produksi tinggi. "Kami akan review dulu lebih lanjut lokasi yang ditawarkan, melalui tender," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
