Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Inas N Zubir, menilai, beredarnya rekaman percakapan yang diduga antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, menjadi sebuah bukti adanya cawe-cawe keluarga Soemarno dalam Kementerian BUMN.
Menurut Inas, setelah pensiun dari Pertamina, nama Ari Soemarno tidak lagi terdengar alias tenggelam.
Tapi, ketika adik perempuannya, yakni Rini Soemarno ditunjuk sebagai Mentri BUMN, tiba-tiba Ari Soemarno menjadi momok yang sangat diperhitungkan oleh trader-trader minyak dan gas di Singapura.
"Sebab, sosok Ari dapat melancarkan bisnis-bisnis mereka dengan Pertamina dan PLN termasuk tender-tender Crudel Oil, RON88 (bensin premium) serta pengadaan HFO bahan bakar pembangkit listrik terapung dari Turki yang disewa PLN yang sedang diperiksa KPK," kata Inas dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Senin (30/4).
Sebelumnya, beredar percakapan di media sosial, yang diduga berisi pembicaraan antara Menteri BUMN dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir terkait komisi atau fee di proyek Pertamina dan PLN.
Dalam rekaman tersebut, terdengar sebutan 'Pak Ari'. Dalam keterangan tertulisnya, Kementerian BUMN telah membantah isi pembicaraan dalam rekaman tersebut membahas soal bagi-bagi fee proyek.
Hanya saja, Kementerian BUMN tidak menyinggung nama 'Pak Ari' yang disebut dalam rekaman tadi.
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menduga, 'Pak Ari' dalam rekaman di kedua pejabat ini merujuk pada Ari Soemarno. Untuk itu, Menteri Rini dan Bos PLN Sofyan Basir harus bisa mengungkapkan kebenaran rekaman tersebut.
"Saya sudah dapat rekaman itu. Mereka seperti membicarakan proyek PLN. Apalagi bawa-bawa nama Ari, kemungkinan besar Ari Soemarno. Intinya, kita meminta sebagai pejabat publik untuk segala tindak tanduknya harus dibuka ke masyarakat. Agar tak ada prasangka buruk," kata Marwan.
Apalagi, jika kasus tersebut benar melibatkan keduanya, maka hal itu akan mencoreng cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membersihkan mafia.
"Selain itu, pak Jokowi juga harus segera membenahi anak buahnya yang sering bermasalah seperti ini. Eranya pak Jokowi kan bersih-bersih," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
