kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Bank incar sindikasi proyek satelit pemerintah


Rabu, 29 Maret 2017 / 12:03 WIB
Bank incar sindikasi proyek satelit pemerintah


Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Rizki Caturini

JAKARTA. Beberapa bank besar mengincar sindikasi proyek satelit pemerintah yang rencananya akan diluncurkan pada 2021 mendatang. Rencananya proses proses tender satelit ini dilakukan pada semester-II 2017. Adapun pengumuman pemenang rencananya pada 2018 mendatang.

Satelit tipe HTS (High Througput Satellite) ini nantinya akan fokus untuk melayani internet di daerah pelosok yang tidak bisa dijangkau oleh infrastruktur darat. Proses tender satelit ini akan menggunakan skema sama seperti proyek Palapa Ring yaitu dengan pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dari beberapa bank besar, PT Bank Negara Indonesia Tbk merupakan salah satu yang tertarik untuk membiayai proyek satelit ini. Diperkirakan nilai proyek dari satelit ini adalah sebesar Rp 5,3 triliun sampai Rp 6,6 triliun.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, nilai proyek satelit ini belum diputuskan secara final. “Kami lihat BNI merupakan salah satu bank yang punya nilai plus (advantage) karena pernah mendanai Palapa Ring,” ujar Rudiantara, Rabu (29/3).

Herry Sidharta, Wakil Direktur Utama BNI mengatakan, BNI siap untuk membiayai proyek satelit pemerintah ini. “Jadi kami sudah ada hitungan komersialnya (terkait proyek satelit ini),” ujar Herry.

Terkait dengan apakah BNI nantinya akan menjadi lead arranger dalam sindikasi proyek satelit pemerintah ini, Herry belum mau merinci.

Menurut Putrama Wahyu Setyawan, Direktur Bisnis Menengah BNI, sebelumnya BNI telah mempunyai pengalaman untuk membiayai satelit Telkom. “Jadi pembiayaan satelit bukan merupakan hal baru bagi kami,” ujar Putrama.

Betty N Alwi, Pemimpin Unit Bisnis Sindikasi BNI mengatakan, nantinya skema pembiayaan proyek satelit pemerintah ini kemungkinan akan dilakukan dengan skema sindikasi. Terkait berapa porsi BNI, Betty belum mau merinci lebih jauh.

Yang jelas, menurut Rudiantara, perbankan ke depannya diharapkan bisa masuk untuk pembiayaan infrastruktur telekomunikasi pemerintah. Hal ini dimungkinkan dengan skema KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha).

Dalam skema ini biasanya bank akan memberikan jaminan dalam bentuk letter of undertaking. Dengan adanya satelit pemerintah ini diharapkan akses masyarakat terpencil ke jaringan komunikasi terutama internet akan semakin mudah dan diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×