Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pemerintah berjanji akan segera mengeluarkan kebijakan pengaturan pasar tradisional dan pasar modern. Kebijakan ini nantinya ditujukan untuk mengatur keberpihakan untuk pasar rakyat dan pengendalian pasar swalayan.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Edy Putra Irawady bilang isi aturan untuk pasar modern dan pasar tradisional adalah pengendalian persaingan pasar seperti penetapan zonasi, larangan pasar swalayan berlokasi dalam pemukiman penduduk.
Pembatasan jam operasi bagi pasar swalayan, pembatasan kepemilikan bagi pasar swalayan, pembatasan private label bagi pasar swalayan.
Edy bilang, pemerintah saat ini masih menyusun ketentuan dan rencana aksi untuk program ini. Tapi pemerintah menargetkan untuk secepatnya merampungkan beleid ini. Pasalnya Edy menyatakan program ini akan berkontribusi besar untuk peningkatan konsumsi masyarakat dan membuka pengembangan ekspor.
"Harusnya bisa cepat, karena program ini kontribusinya besar dan cepat dalam mendorong konsumsi masyarakat. Jadi program ritel ini bukan saja memberikan pemerataan ekonomi tapi juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional," kata Edy pada KONTAN, Sabtu (15/4).
Edy menyatakan program ritel ini akan didukung oleh salah satu kebijakan di Paket Ekonomi XV yaitu pengembangan pusat distribusi daerah yang akan menjadi simpul konektivitas ekonomi desa, kota maupun pasar global, di mana tempat menjual atau mencari barang dengan informasi harga dan transportasi yang real time.
Jadi bila dipadukan pengaturan ritel modern dan pasar tradisional dengan Paket Ekonomi XV, pemerintah mengharapkan pusat distribusi daerah seperti pasar induk yang menjadi tempat jual beli produk daerah terutama pangan.
Di situ ada informasi harga dan ongkos transportasi secara real time. "Jadi ada standar barang yang dibangun agar pangan yang dibawa ke daerah lain atau ekspor tidak banyak waste,"pungkas Edy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
