Sumber: Antara | Editor: Rizki Caturini
JAYAPURA. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua memprediksi kisruh yang sedang terjadi antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan Pemerintah Indonesia akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Papua.
Assessment BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2017 berada pada kisaran 3%-3,5% dengan kecenderungan bias atas. Kepala KPw BI Papua, Joko Supratikto memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Papua pada triwulan II 2017 akan mengalami kontraksi di kisaran 15%-15,6% dengan kecenderungan bias bawah.
"Rendahnya angka perkiraan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kinerja pertambangan seiring belum adanya kesepakatan izin ekspor Freeport," ujarnya Selasa (7/3) .
Joko mengakui hingga kini BI belum bisa mengeluarkan rekomendasi untuk mengantisipasi masalah ekonomi dan sosial akibat kisruh yang melanda perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
"Kami menyadari kalau ada karyawan Freeport yang dirumahkan pasti ada dampak sosial yang cukup besar. Tapi ini akan menjadi salah satu bagian kajian kita untuk mengeluarkan assessment ," kata dia.
Pada kesempatan lain, Joko sempat menuturkan BI Papua memperkirakan pertumbuhan ekonomi Papua pada 2017 mencapai 6,5% dengan kecenderungan bias atas.
"Salah satu faktor pendorong perekonomian adalah produksi tambang yang diasumsikan kembali normal pasca kerusakan mesin produksi salah satu pelaku tambang dominan yang terjadi pada semester I 2016," katanya.
Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Papua bisa tidak tergantung dari sektor pertambangan, asalkan ada peningkatan signifikan produksi beberapa sektor pangan seperti perikanan dan padi.
Hanya saja, hal tersebut masih membutuhkan waktu cukup panjang. Sektor pertambangan masih akan mendominasi pertumbuhan ekonomi Papua dalam beberapa tahun ke depan.
"Kami tahun ini proyeksi kan pertumbuhan Papua mencapai 8%-9%, tapi itu masih ditopang oleh pertambangan. Kami akan mencoba supaya Papua tidak tergantung dari tambang, makanya kita kerja sama dengan pemerintah daerah melalui pembagian lima wilayah adat yang masing-masing punya produk unggulan," ujar Joko.
(Dhias Suwandi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
