Reporter: Petrus Dabu | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI KSBSI) membantah akan ikut ambil bagian dalam aksi demo bela Islam Jilid III yang digelar Jumat, (2/12). Ketua Umum FKUI Rasmina Pakpahan dengan tegas menyatakan bahwa aksi bela islam jilid III bukan bagian dari agenda federasi maupun agenda serikat buruh.
FKUI KSBSI adalah Federasi yang menaungi buruh untuk sektor konstruksi dan informal di Indonesia. Saat ini serikat buruh ini memiliki 72 pengurus cabang di 22 provinsi serta lebih dari 100.000 anggota.
Dalam keterangan tertulis yang diterima KONTAN, Rasmina mengimbau anggota FKUI untuk tetap bekerja seperti biasa di tempat kerja, dan tidak berkomentar macam-macam di media sosial mengingat adanya potensi PHK bagi peserta aksi dan bahayanya bila terjerat UU ITE yang baru saja direvisi.
Menurutnya, agenda utama buruh dalam waktu dekat adalah soal PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, beberapa poin krusial wajib untuk dikritisi, khususnya dalam hal komponen upah yang direvisi per 5 tahun.
Untuk pengupahan level Kota/Kabupaten hingga Propinsi yang telah ditetapkan berdasarkan PP 78 perlu diapresiasi, dengan ratio kenaikan sebesar 8,25% maka sebagian wilayah akan mengalami peningkatan yang signifikan. Tidak menutup mata pula sebagian wilayah mengalami grafik penurunan atau stagnan, sebagai contoh DKI Jakarta yang grafiknya stagnan.
Melihat situasi perpolitikan yang sedang hangat seharusnya buruh tidak perlu membuat semakin panas dengan ikut-ikutan berpolitik praktis, turun ke jalan berdemo dalam jumlah besar justru akan mengakibatkan situasi ekonomi menjadi tidak kondusif dan membuat takut para investor yang akan berdampak negatif bagi buruh itu sendiri.
"Apabila perusahaan-perusahaan dan pemodal hengkang dari Indonesia maka buruh pun akan kehilangan pekerjaan, efeknya jumlah pengangguran akan meningkat, yang rugi adalah buruh dan keluarganya," ujar Rasmina.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
