Reporter: Arsy Ani Sucianingsih | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyarankan agar meningkatkan kapasitas modeling pada sektor e-commerce. Hal ini untuk menangani perpindahan cara berbelanja masyarakat Indonesia yang awalnya konvensional menjadi digital.
Komisi XI DPR RI M Misbakhun mengatakan, pemerintah harus membangun basis teknologi untuk memperkaya basis data transaksi yang dilakukan e-commerce.
Hal ini bukan hanya berguna untuk mendata transaksi di marketplace saja, melainkan penjual online yang ada di media sosial seperti Instagram, Facebook dapat tercapture dengan baik.
“Transaksi perbankannya bisa dilihat dengan baik, terus yang melalui media lain misalnya online shop yang melalui apps juga bisa terditeksi, dan ini masalah modelingnya,” katanya, Selasa (20/2).
Politisi Partai Golkar ini menambahkan bahwa, hal tersebut merupakan investasi pemerintah yang nantinya pemerintah bisa mengenakan pajak kepada para penjual online. Dia meyakini bahwa, pemerintah akan mengalami kesulitan lantaran ada teknologinya untuk mendata hal tersebut.
Lalu yang utama, jangan sampai yang menerima manfaat pajak itu hanya dari sektor bisnisnya tapi pemerintah tidak menerima manfaat dari penerima pajaknya.
“Jika kita gagal dalam meng-capture model ekonominya kita akan gagal menentukan kebijakan regulasinya, otomatis pemerintah akan gagal dalam pemungutan pajaknya,” tuturnya.
Sementara untuk barang impor bisa melalui border, dan bisa dikenakan pajak pada saat barang tersebut sampai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
