Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Wacana pembentukan holding BUMN menyeruak dan menimbulkan kontroversi. Pasalnya, selain tidak mudah untuk menyatukan corporate culture, juga banyak perusahaan BUMN yang sebenarnya kinerjanya sudah baik tanpa harus bergabung dengan holding. Salah-satunya mengenai sektor BUMN Energi yang opsinya akan bergabung yakni antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan PT Pertamina (Persero).
Iwa Garniwa, Guru Besar Universitas Indonesia berpendapat, pemerintah memiliki opsi untuk membersarkan PGN ketimbang harus menggabungkannya dengan Pertamina. Apalagi saham emiten berkode PGAS tersebut juga sudah dimiliki publik, sehingga Pertamina harus melakukan pembelian terhadap saham beredar tersebut. Hal itu menurutnya bukan perkara yang mudah, apalagi juga tentunya pembelian tersebut membutuhkan dana yang besar.
"Andaipun bisa dibeli, harga jual sahamnya juga pasti tinggi dan menjadi masalah keuangan bagi Pertamina sendiri," ujarnya dalam keterangan resmi kepada media, Selasa (23/8).
Apalagi rencananya PGN akan langsung dilebur dengan Pertagas yang notabene merupakan anak usaha Pertamina. Seperti diketahui, Pertagas merupakan kompetitor PGN dan bisa berefek pada sisi organisasi. Seharusnya, pemerintah memfokuskan PGN untuk mengelola hilir gas dan pertamina untuk mengelola minyak dari sektor hulu dan hilir, serta mengelola gas di sisi hulunya.
Pendapat Faisal Basri, Ekonom UI, sebaiknya pemerintah kembali kepada skenario awal yakni bukan PGN yang masuk ke Pertamina, tetapi Pertagas yang masuk ke PGN. Sehingga Pertamina bisa lebih fokus di hulu dengan menggalakkan eksplorasi, ekploitasi, dan pemilikan ladang minyak dengan cadangan besar di luar negeri untuk pasokan kebutuhan domestik. Dengan begitu, PGN bisa lebih kuat di sektor hilir sebagai perusahaan gas. "Dengan skenario itu, agaknya bauran energi akan menjadi lebih progresif," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
