kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kemenpupera siapkan skema pembiayaan alternatif


Selasa, 22 Agustus 2017 / 21:11 WIB
Kemenpupera siapkan skema pembiayaan alternatif


Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Johana K.

KONTAN.CO.ID - Pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dilakukan pemerintah membutuhkan biaya besar. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, perlu ada inovasi dalam mencari sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur. Hal tersebut dilakukan agar dapat memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Pemerintah hanya mampu mendanai 50% kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Maka, saat ini Ditjen Bina Marga terus mengusahakan pembiayaan alternatif melalui PPP/KPBU, Avalaibility Payment (AP) dan Hibah PRIM (Provincial Road Improvement and Maintenance)," jelas Arie di acara Forum Nasional Peningkatan Daya Saing Infrastruktur di Hotel Shangrila, Jakarta, Selasa (22/8).

Arie lanjut menjelaskan, saat ini total kebutuhan pendanaan infrastruktur adalah Rp 5.519 triliun. Dari jumlah tersebut yang bisa ditanggung APBN dan APBD adalah Rp 2.760 triliun. Dengan porsi pendanaan APBBN sebesar 40% dan porsi APBD sebesar 10%, sehingga terjadi financing gap.

Untuk itu, perlu skema pembiayaan alternatif melalui pola KPBU antara swasta dan BUMN yang menanggung porsi 30% atau sebesar Rp 1.655 triliun. Selain itu, bisa dari pinjaman, obligasi serta lainnya sebanyak 20% atau sebesar Rp 1.104 triliun.

Dalam menyiasati kesenjangan pendanaan, Kemenpupera akan menerapkan enam model kerjasama pemerintah swasta dari tahun ke tahun. Enam model tersebut mencakup force account atau swakarsa, build contract, design build contract, design build finance contract (EPC Contract), design build finance operate transfer, design build finance transfer operate.

"Terobosan pendanaan ini kami lakukan untuk mempersingkat waktu pekerjaan. Misalnya, pada pembangunan empat flyover di Brebes, menggunakan design build contract. Di sana pihak swasta melaksanakan seluruh pekerjaan dari perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi dan pemerintah menyiapkan lahan dan pembiayaannya," terang Arie.

Sementara itu, pembangunan jalan tol saat ini lebih banyak menggunakan model kerjasama build finance operate transfer. Bentuk kerjasamanya adalah pihak swasta merencanakan, membangun, membiayai, mengoperasikan proyek konstruksi. Kemudian pihak swasta wajib mengembalikannya kepada pemerintah setelah masa konsesi atau kontrak berakhir. Contohnya ada pada pembanguna jalan tol Juanda-Waru dan jalan tol Manado-Bitung.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Margaret juga menerapkan model design build finance transfer operate. Konsepnya, pihak swasta membangun infrastruktur, lalu setelah selesai menyerahkan asetnya kepada pemerintah. Kemudian, pemerintah mengoperasikan infrastruktur sampai masa konsesi atau kontrak berakhir.

"Skema itu dilakukan untuk pembangunan empat jembatan dan peningkatan konstruksi di ruas jalan Marabahan-Margasari, Kalimantan Selatan," kata Arie.

Selain berbagai skema model kerjasama dengan swasta, Kemenpupera juga melakukan skema percepatan availability payment (AP). Dengan skema ini, maka proses pembayaran mengalami percepatan sampai tujuh bulan.

Dengan perhitungan persiapan dokumen selama tuga bulan yang meliputi perhitungan desain cepat selama sebulan, market sonding selama sebulan, dan follow up market sonding selama sebulan. Setelah itu proses lelang tiga bulan baru pengerjaan fisik bisa dilakukan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×