Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Pemerintah mulai mengevaluasi program nasional sejuta rumah bersubsidi yang telah dilaksanakan sejak April 2015 lalu. Meski terus menggenjot realisasi program tersebut, rupanya pembangunan rumah-rumah subsidi tak diikuti dengan kualitas yang baik.
Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Pupera), Lana Winayanti mengakui, masyarakat masih banyak mengeluh soal kualitas rumah subsidi dari pemerintah. Kualitas rumah subsidi yang kurang baik juga diperparah dengan fasilitas, seperti jalan, sanitasi dan listrik yang kurang baik.
"Masih banyak keluhan masyarakat terhadap kualitas rumah subsidi, ada sekitar 30% - 40% tak dihuni karena tak layak huni. Bukan saja rumah tapi juga lingkungan, jalan, sanitasi, listrik," terang Lana, di Gedung Sumber Daya Air (SDA), Kantor Kemenpupera, Jakarta Selatan, Senin (21/8).
Menurut Lana, terdapat faktor penyebab rumah bersubsidi memiliki kualitas yang kurang baik, seperti kualitas pekerja bangunan yang kurang baik, material bahan bangun yang kurang berkualitas, dan lemahnya pengawasan selama proses pembangunan.
"Jadi kurang bagus mungkin karena harus kejar ini itu, material terbatas, sehingga harus impor dari luar daerah. Bisa juga keterbatasan kemampuan tukang bangunan mengelola material di daerah tersebut," tuturnya.
Lana menegaskan, sejak awal, tujuan pemerintah melaksanakan program sejuta rumah, tak hanya sekadar menyediakan hunian yang terjangkau tetapi juga layak huni. "Seperti jalan lingkungan, air bersih, sanitasi listrik sering kali tidak mendapat perhatian," katanya.
Apalagi, ternyata, banyak konsumen rumah subsidi tidak mengetahui kualitas rumah subsidi yang hendak dibelinya. Karena itu, Kementerian Pupera sedang menggodok panduan yang berisikan standar rumah layak huni untuk disosialisasikan kepada masyarakat.
"Masih perlu dirumuskan spesifikasi rumah subsidi untuk menentukan harga rumah. Perlu kebijakan baik dari material, konstruksi, maupun penyediaan tanah," papar Lana.
Standar tersebut mulai dari struktur konstruksi, lantai, dinding, hingga material yang digunakan untuk membangun rumah subsidi. "Desain rumah kurang perhatian arsitektur lokal. Satu rumah ke rumah lain bentuknya sama. Side plan-nya standar," imbuh Lana.
Berdasarkan data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan per 10 Agustus 2017, realisasi penyaluran rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 504.079 unit
Dari jumlah tersebut, berdasarkan temuan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR hampir 40% di antaranya atau sekitar 200.000 unit rumah tidak layak huni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
