Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rilis Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LHAP) maladministrasi pengusutan PT Indo Beras Unggul (IBU), ditanggapi dingin oleh Kementerian Pertanian.
Salah satu temuan maladministrasi oleh Ombudsman menyebut adanya penyampaian informasi oleh Kementerian/Lembaga yang tak akurat dan berpotensi menyesatkan publik.
Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih mencontohkan misalnya soal nilai tambah beras nasional, di mana penyampaiannya harus menggunakan metode dan klasifikasi yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Nah kami menemukan karena itu tidak dipublikasikan tanpa konsultasi dengan BPS maka itu maladministrasi, contohnya ada di Kementerian Pertanian," kata Alamsyah kepada Kontan.co.id, Selasa (21/11) di Kantor Ombudsman, Jakarta.
Saat dikonfirmasi kepada Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Sumardjo Gatot Irianto justru balik bertanya.
"Tanya Ombusman mana yg menyesatkan? Jangan kita diadu. Tunjuk data mana secara khusus yang menyesatkan, biar kita jawab," balas pesan pendek Sumardjo kepada Kontan.co.id.
Alamsyah sendiri belum mau menjelaskan detail LAHP tersebut, lantaran sifatnya belum menjadi rekomendasi. Dalam 30 hari mendatang Ombudsman akan berikan ruang berbagai pihak terkait termasuk Kemtan untuk melakukan perbaikan atas LAHP tersebut.
Jika tidak, kata Alamsyah LAHP akan dijadikan rekomendasi dan diserahkan kepada Presiden, DPR, dan akan dipublikasikan.
"Kami mengimbau Kementan untuk segera ambil LAHP dan lakukan perbaikan selama 30 hari ke depan. Selanjutnya bukan jadi urusan Ombudsman lagi. Itu urusan yang bersangkutan dengan presiden," sambung Alamsyah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
