Reporter: Handoyo | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Keberpihakan pemerataan ekonomi segera digulirkan oleh pemerintah. Dari beberapa sektor yang disasar, salah satu yang menjadi perhatian ialah terkait dengan pemberian izin pemanfaatan tanah atau lahan. Kebijakan itu targetnya direalisasikan pada tahun ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, untuk penerbitan konsesi lahan nanti akan diberikan kepada masyarakat bukan kepada korporasi atau perusahaan-perusahaan besar. "Konsesi akan kita berikan pada masyarakat bukan pada perusahaan besar, bukan pada korporasi tapi pada masyarakat agar gini ratio semakin sempit," kata Jokowi, Kamis (2/2).
Pemerintah akan mengalihkan pemberian izin konsesi melalui redistribusi aset dan reformasi agraria. Jokowi mencontohkan, bila selama ini konsesi seluas 300.000 hektar (ha)-500.000 ha diberikan kepada perusahaan besar, nanti akan diberikan kepada masyarakat.
Dengan pemberian konsesi lahan kepada masyarakat, maka akan terjadi kerjasama dan pemerataan ekonomi. "Artinya kalau sudah diberikan (konsesi) itu harus produktif, jadi yang besar sekarang boleh bekerja sama dengan rakyat," ujar Jokowi.
Untuk mengimplementasikan kebijakan yang saat ini masih dalam pembahasan itu, Jokowi bilang akan ada kurang lebih 12,7 juta ha lahan yang akan berikan konsesinya kepada masyarakat. Bahkan, mulai Januari lalu pemberian izin pemanfaatan lahan sudah dilakukan di beberapa wilayah seperti di Kalimantan.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, selama ini bentuk kerjasama antara perusahaan sawit dengan masyarakat sudah berlangsung melalui skema plasma inti.
Namun demikian, Gapki menilai perlu adanya aturan tambahan supaya dapat mendorong petani palasma dapat lebih berkembang lagi. "Hubungan antara plasma dengan inti tidak hanya sekadar jual beli saja," kata Joko.
Bahkan, menurut Joko dengan adanya kebijakan moratorium pembukaan lahan sawit yang berlangsung saat ini, berpotensi besar untuk meningkatkan produksi petani sawit rakyat. Suplai bahan baku sawit dari lahan perkebunan rakyat ke perusahaan pengolahan bakal lebih banyak.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Firman Soebagyo mengatakan, mendukung langkah pemerintah dalam upaya pemerataan ekonomi khususnya bagi nelayan dan petani.
Untuk mewujudkan pemerataan di bidang perkebunan, Firman menilai perlu ada ketegasan aturan. Misalkan, izin-izin pemanfaatan lahan perkebunan yang tidak segera direalisaikan harus ditarik dan diberikan kepada pihak lain yang siap untuk menggunakannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
