kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Membagi megaproyek listrik 35.000 MW ke swasta


Rabu, 19 November 2014 / 10:40 WIB
Membagi megaproyek listrik 35.000 MW ke swasta
ILUSTRASI. PT Pinago Utama Tbk (PNGO) akan membagikan deviden final tunai Rp 85,93 miliar atau setara Rp 110 per saham.


Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Keinginan pemerintah membangun pembangkit listrik sebesar 35.000 Megawatt (MW) memang layak mendapat pujian. Meski, keputusan ini sulit bisa dilakukan pemerintah sendiri. 

Ini pula yang membuat pemerintah mulai mengalkulasi proyek listrik terbagi dua yakni dikerjakan PT PLN sebanyak 15.100 MW. Sisanya 19.900 MW oleh swasta. 

Hitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kebutuhan pembangunan pembangkit listrik untuk PLN membutuhkan dana investasi sekitar  Rp 545 triliun. Anggaran ini termasuk untuk membangun jaringan transmisi sepanjang 41.000 kilometer; lalu membangun 82.000 gardu induk, dan 221,000 gardu distribusi.

Sementara proyek yang dikerjakan swasta berikut dengan jaringan transmisi sepanjang 360.000 km membutuhkan dana dana sekitar Rp 435 triliun.

Persoalannya, dari mana dana investasi itu didapat? Bappenas sadar betul, PLN tak akan mampu mencari duit sebanyak itu sendiri. Perkiraan pemerintah, PLN hanya memiliki kemampuan investasi sekitar Rp 250 triliun lima tahun ke depan. 

Dengan mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar Rp 205 triliun, jelas ada kekurangan dana  investasi Rp 339,4 triliun. 

Dana ini diharapkan bisa keluar dari kantong pemerintah leway mekanisme penyertaan modal negara dan sebagian lagi dalam bentuk pinjaman. Pertimbangannya:  agar rasio keuangan PLN tetap positif. Apalagi saat ini rasio utang terhadap modal PLN atawa debt to equity ratio sudah mencapai 257%.

Ke depan, pemerintah melihat perlunya injeksi modal kepada PLN sebesar Rp 134 triliun mulai 2015-2019. Berikutnya tarif listrik perlu naik lagi agar hitungan investasi PLN bisa masuk secara bisnis. Ke depan, subsidi akan diberikan kepada pelanggan listrik di bawah 60 KWh per bulan.

Menteri Bappenas Andrinof Chaniago menyebutkan pemerintah akan berupaya mengatasi hambatan investasi kelistrikan. Pertama, memberikan jaminan investasi. Kedua, percepatan persetujuan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN). Ketiga, memfasilitasi pembebasan lahan, dan mempermudah perizinan.

Keempat, menyesuaikan harga jual beli listrik swasta atawa Independent Power Producer (IPP) khususnya yang memakai energi terbarukan. Kelima, memfasilitasi penyediaan gas, dan perlindungan hukum.

Senior Manager Perencanaan dan Evaluasi Energi Primer PT PLN Chairani Rahmatullah mengakui tak gampang merealisasikan proyek ini. Agar PLN tidak selalu disalahkan jika proyek gagal tercapai, PLN meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. 

Ia mencontohkan, saat  PLN saat menggarap program percepatan pembangunan listrik 10.000 MW. Hambatan terbesar dari perizinan dan  pembebasan lahan.
Karena itu,  PLN ingin mengubah pengadaan proyek. Yakni harus jelas lokasinya, ada dukungan dan jaminan dari pemda, termasuk kemudahan izin. "Rata-rata izin lama sehingga banyak proyek tertunda pelaksanaannya," terang dia. 

Adapun investor swasta perlu penetapan harga yang ekonomis. Joko Winarno, Direktur Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia menyebut, penetapan harga yang terlalu rendah membuat proyek IPP menjadi tidak bankable. Alhasil dukungan bank atas megaproyek setrum menjadi minim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×