Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Beredarnya isu di media sosial mengenai pembatalan perda miras oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dibantah oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Ia menegaskan, Kemdagri tidak pernah membatalkan peraturan daerah (perda) mengenai larangan beredarnya minuman keras (miras).
Pemerintah, lanjut Tjahyo, justru menyerahkan kebijakan ini kepada daerah agar lebih bijak menyikapi aturan tersebut. "Informasi yang beredar tersebut 'hoax' atau bohong," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melalui keterangan tertulisnya, Senin (22/5).
Dia bilang, 3.143 peraturan yang pernah dibatalkan pada 2016 lalu, tidak ada satupun terkait perda miras. Kemdagri hanya membatalkan Perda yang menghambat investasi. Kalaupun ada perda miras yang dievaluasi, itu merupakan kebijakan dari daerah sendiri.
Keberadaan aturan tersebut hanya bagian dari upaya pemerintah daerah (pemda) untuk menyempurnakan regulasi itu menyesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing.
"Karena daerah yang paling tahu bagaimana menangani dampak dari miras itu sendiri," tambah dia.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemdagri, Dodi Riyatmadji menambahkan, pemerintah sendiri tak berkeinginan mencabut perda miras. Menurutnya, dalam informasi di media sosial, acuannya adalah pemberitaan 'online' di 2016 saat Kemdagri melakukan seleksi terhadap perda serta aturan yang dinilai menghambat investasi. Namun, hasil kajiannya pemerintah pusat tak mengubah ihwal perda miras.
"Miras ini banyak memakan korban, masa harus kita batalkan perda yang melarang peredaran miras tersebut, ini kan informasi bohong," tambah dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
