Reporter: Tane Hadiyantono | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah pemerintah memberikan penugasan impor komoditas pangan ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai sudah tepat. Namun, menugaskan eksekusi impor komoditas pangan ke sejumlah perusahaan plat merah menuai kritik lantaran berpotensi minim pengawasan dan tidak efisien.
Pemerhati kebijakan publik Agus Pambagyo mengatakan, pemerintah sebaiknya cukup menugaskan satu BUMN saja untuk melakukan impor komoditas pangan. Pilihan Agus jatuh pada Perum Bulog. "Mending ke Bulog saja karena kalau dipecah lagi akan susah untuk pengawasan, dan Indonesia paling berat di pengawasan," katanya saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (19/7).
Sekadar mengingatkan, Kementerian BUMN telah mendapatkan mandat untuk menugaskan impor sejumlah komoditas pangan. Comtohnya beras dan daging kerbau beku diimpor oleh Bulog, daging kerbau beku diimpor oleh PT Berdikari. Dan kini, PT Perkebunan Negara (PTPN) dan PT Rajawali Nusantara (RNI) diminta untuk melakukan kajian impor gula mentah konsumsi.
Menurut Agus, sebaiknya Kementerian BUMN cukup menugaskan ke Bulog saja. Pertama, karena badan tersebut bisa bekerja sebagai buffer stock. Kedua, Bulog memiliki pengalaman mengimpor komoditas pangan. Dan ketiga, kalau melalui satu pintu impor maka pengawasan oleh pemerintah dan publik bakal lebih mudah.
"Sebaiknya pemerintah membuat peraturan pelaksanaan. Bila perlu melakukan revisi peraturan menteri soal impor komoditas, diperjelas batasan dan mekanismenya agar cukup Bulog saja," kata Agus.
Agus menambahkan, untuk PTPN, sebaiknya holding perkebunan tersebut kembali menguatkan sektor perkebunan dan produktivitasnya. Sedangkan RNI cukup dengan pekerjaan saat ini yang fokus pada pengembangan petani tebu dan produksi gula. "Jangan ditambah-tambah lagi pekerjaan mereka," katanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
