TRANSPORTASI ONLINE - JAKARTA. Menanggapi data yang dipaparkan Uber dan The Boston Consulting Group bahwa masyarakat Jakarta menghabiskan 22 hari dalam setahun dalam kemacetan pada Kampanye #UnlockJakarta, Selasa (1/11).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan sepakat untuk melakukan data sharing lantaran Pemprov akan membuat kebijakan berbasiskan data agar kebijakan yang dihasilkan berdasarkan prespektif saintifik.
Selain itu Sandi menjelaskan bahwa Jakarta Smart City akan menjadi agregator dari data tersebut. Kita akan pastikan bahwa data akan diolah dengan baik dan dianalisa secara rinci untuk kebijakan yang berkaitan dengan lalu lintas maupun kebijakan lain seperti pembentukan lapangan pekerjaan tentang penataan kawasan.
Kedua pihaknya berharap transportasi online ini bisa menggalang komunitasnya untuk menggunakan transportasi masa lebih baik. Karena proposional secara persentase jumlah pelanggan transportasi online ini memiliki tendensi positif untuk menggunakan transportasi masa.
“Kita berharap ada satu program yang bisa digagas untuk mengonversi pengguna transportasi online untuk menggunakan transportasi masa dengan konsep transportasi yang terintegrasi. Kita harap hal ini bisa mengurangi kemacetan dalam jangka menengah maupun panjang,” ungkap Sandi.
Sandi merinci yang dimaksud dengan konversi transportasi online dengan transportasi masa ialah melakukan pendekatan secara masif adanya intensif bagi pengguna transportasi online yang juga menggunakan transportasi masa.
“Ada jemput bolanya, baik dari transjakarta-nya untuk memastikan di titik-titik tertentu ada kerja sama yang saling mengumpan. Karena ke depan ini konsepnya kolaborasi,” kata Sandi.
Sandi juga mengatakan terkait pengumuman upah minimum provinsi (UMP) hari ini, isu UMP tidak penting bagi transportasi online. Sebab Sandi menilai ke depannya akan terjadi tren sharing economic atau kemitraan.
“Jadi ke depan dengan kemajuan digital dan teknologi isu-isu kita akan bergerak. Bukan isu penerapan UMP tapi bagaimana hubungan industrial yang baik antara pekerja maupun dari pengusahanya. Hubungan yang baik ini dapat dihadirkan dengan kemampuan pemerintah menjadi fasilitator dan kolaborator,” ungkap Sandi.
Sandi pun memprediksi dalam lima hingga tujuh tahun mendatang, isu mengenai upah murah akan ditinggalkan. Lantaran tren sharing economic yang meningkatkan nilai tambah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
