Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - Pemerintah merevisi rencana pinjaman proyek dan program luar negeri yang akan mereka himpun pada periode 2015-2019. Dalam revisi ini, jumlah rencana pinjaman diputuskan hanya US$ 40,14 miliar atau lebih dari Rp 532 triliun.
Rencana pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan 111 proyek dan 38 program. Proyek dan program tersebut antara lain; pengembangan jalan tol yang total rencana pinjamannya US$ 1,250 miliar dolar, pengembangan air minum US$ 796,3 juta dan pembangunan jaringan kereta api sebesar US$ 7,326 miliar dan listrik senilai US$ 4,3 miliar.
Selain itu, rencana pinjaman juga akan digunakan untuk perbaikan kualitas dan akses program pendikan tinggi yang rencana pinjamannya US$ 350 juta dan program perbaikan kualitas buruh yang nilai rencana pinjamannya mencapai US$ 92,3 juta.
Jika dibandingkan dengan sebelumnya, jumlah rencana pinjaman dan program serta proyek yang akan didanai dengan pinjaman luar negeri periode 2015-2019 tersebut turun. Pada 2016, atau revisi pertama, rencana pinjaman proyek US$ 42,73 miliar dengan 118 proyek dan 37 program.
Selain itu, ada juga rencana pinjaman untuk pelaksanaan percepatan Program Reforma Agraria. Dalam buku sebelumnya, pinjaman tersebut belum masuk ke buku rencana, sedangkan dalam buku revisi, pinjaman untuk program tersebut direncanakan sebesar US$ 200 juta.
Kennedy Simanjuntak, Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Kontan, Minggu (1/10) mengatakan, revisi dilakukan dengan dua pertimbangan. Pertama, pembangunan proyek sudah masuk dalam tahap pelaksanaan.
"Kalau proyek yang sudah memasuki tahap pelaksaanaan, langsung kami keluarkan dari daftar," katanya.
Kedua, pemerintah ingin lebih realistis dalam menyusun rencana pinjaman proyek. Dengan revisi ini pemerintah ingin proyek yang dimasukkan ke dalam daftar proyek yang didanai pinjaman bisa dieksekusi pada periode 2015-2019.
"Kami ingin lebih realistis," katanya tanpa merinci lebih jauh.
Sementara itu Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang mengatakan, pinjaman US$ 200 juta akan digunakan untuk tiga peruntukan. Pertama, pendaftaran tanah lengkap.
Kedua, penguatan sistem elektronik dalam proses sertifikasi tanah. "Untuk e-office dan ada rencana pula terapkan e- sertifikat," katanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
