Reporter: Barly Haliem, Arif Wicaksono | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Proses pelepasan saham PT Newmont Nusa Tenggara 7% oleh Nusa Tenggara Partnership (NTP) tampaknya masih akan panjang. Pemerintah pusat memastikan akan membatalkan rencana pembelian saham ini lantaran tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kini, kesempatan mencaplok 7% saham ada di tangan Pemerintah Daerah (Pemda) Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemda mendapat prioritas pembeli. Tapi bila Pemda menolak, kesempatan berikutnya diberikan kepada perusahaan pelat merah dan swasta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, divestasi saham Newmont diharapkan selesai bulan ini. Soalnya, pemerintah pusat yang selama ini ngebet ingin membeli saham membatalkan rencana ini.
Pemerintah tak akan lagi memperpanjang waktu jual beli atau sales puchase agreement (SPA) yang berakhir 26 Juli 2013 nanti. "Pemerintah menyerahkan kepada daerah," ujar Hatta, Kamis (4/7).
Apalagi, pemerintah sudah tidak punya dana untuk membeli saham itu, karena memang tidak dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013.
Namun, ada kemungkinan pelimpahan hak kepada daerah juga menuai kendala. Soalnya, Grup Bakrie yang selama ini menjadi mitra Pemda NTB juga enggan menambah saham di Newmont. "Keep my word, Bakrie tidak akan pengambilalihan saham 7% itu," ujar Nirwan Dermawan Bakrie, Pemimpin Grup Bakrie.
Asal tahu saja, NTP memiliki saham Newmont sebesar 56%. Pemegang saham lain adalah PT Multi Daerah Bersaing (MDB) 24%, PT Pukuafu Indah 17,8%, dan PT Indonesia Masbaga Investama 2,2%.
MDB adalah perusahaan patungan antara PT Daerah Maju Bersaing yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawadengan PT Multi Capital yang dimiliki Grup Bakrie.
Dalam kerjasama itu, dulu sempat ada perjanjian, bila Pemda NTB ingin membeli saham Newmont, Bakrie harus ikut terlibat. Namun, Nirwan mengaku akan membatalkan perjanjian itu. Dengan begitu, Pemda NTB bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan lain untuk membeli saham Newmont.
Hingga berita ini diturunkan, KONTAN belum berhasil mendapat konfirmasi dari Pemda NTB. Bupati Sumbawa Barat, Zulkifli Muhadli, tidak menjawab pesan singkat dan telepon dari KONTAN.
Hatta menegaskan, divestasi saham Newmont yang tertunda sejak tahun 2010 harus segera terlaksana. Jika daerah tidak bisa membeli, perusahaan negara siap mengambilnya. "Jika BUMN tak berminat, akan diserahkan ke perusahaan swasta," ujar Hatta.
Hingga saat ini banyak BUMN yang tertarik membeli saham Newmont. Salah satunya yang disebut-sebut berminat adalah PT Aneka Tambang Tbk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
