kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45931,36   3,72   0.40%
  • EMAS1.320.000 -0,38%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Anak usaha Petrogas Ltd tandatangani alih kelola Wilayah Kerja Salawati Kepala Burung


Kamis, 23 April 2020 / 13:17 WIB
Anak usaha Petrogas Ltd tandatangani alih kelola Wilayah Kerja Salawati Kepala Burung
ILUSTRASI. Ilustrasi blok migas


Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Petrogas Ltd. melalui anak perusahaannya Petrogas (Island) Ltd. resmi mengelola Wilayah Kerja (WK) Salawati Kepala Burung yang berlokasi di Kabupaten Sorong, Papua Barat per 23 April 2020.

Sebelumnya, WK ini dikelola oleh Joint Operating Body Pertamina-PetroChina Salawati (JOB P-PS). Presiden Petrogas Companies in Indonesia Syafri Syafar menjelaskan alihkelola ini merupakan capaian positif bagi RH Petrogas Ltd.

"Melalui Petrogas (Island) Ltd. dalam upaya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi yang 100% diperuntukan bagi kebutuhan energi dalam negeri, khususnya Papua Barat," kata dia dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Kamis (23/4).

Pengelolaan WK Salawati Kepala Burung akan berlangsung hingga 23 April 2040 mendatang.

Baca Juga: Rukun Raharja (RAJA) siap masuk ke bisnis energi terbarukan

General Manager JOB P-PS, Budi Prabowo mengatakan, pengakhiran kontrak bukan semata melaksanakan exit strategy terkait aspek teknis, namun juga aspek non-teknis.

"Atas nama seluruh pekerja JOB P-PS, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah dengan tekun dan gigih melakukan berbagai usaha dan kerjasama yang baik mendukung operasi WK Salawati," ujar Budi.

Disisi lain, Gubernur Papua Barat, Domminggus Mandacan menyampaikan terima kasih kepada Menteri ESDM, Kepala SKK Migas atas dukungan dalam pembangunan sektor industri hulu migas di Provinsi Papua Barat khususnya dalam keberlangsungan kelanjutan pengelola wilayah kerja Salawati yang dialih kelolakan kepada KKKS PetroGas.

Gubernur juga menegaskan agar KKKS baru melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Sorong dan Raja Ampat agar pelaksanaan operasi di lapangan dapat berjalan lancar, memperhatikah hak-hak masyarakat adat, aspek lingkungan, dan rekrutmen tenaga kerja dengan mengutamakan anak-anak Papua sesuai keahliannya.




TERBARU

[X]
×