Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. IHS Markit baru saja melaporkan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia bulan April di level 27,5. Posisi ini merosot jauh dibandingkan dengan indeks bulan Maret, yaitu 43,5. Bahkan, posisi PMI manufaktur ini menunjukkan kinerja terendah di dalam sejarah.
Penurunan tajam dari PMI manufaktur ini, tak lain merupakan dampak yang ditimbulkan oleh wabah virus Corona yang berimbas pada sektor industri. Akibatnya, banyak penutupan pabrik serta anjloknya permintaan, output, dan permintaan baru.
Baca Juga: Indeks manufaktur Indonesia masih akan turun hingga Mei, ini penyebabnya
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan, kinerja industri manufaktur akan terus mengalami penurunan sampai dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dicabut.
"Setelah dicabut pun belum tentu kinerjanya bisa langsung take off, karena membutuhkan kesinergian tindakan dalam mata rantai supply chain dan tentu utamanya meningkatkan kembali buying power masyarakat lokal dan dunia," ujar Ade kepada Kontan.co.id, Senin (4/5).
Untuk itu, menurut Ade akan membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang bagi industri manufaktur dalam melakukan penyesuaian dengan keadaan pasar. Artinya, bisa jadi sampai dengan akhir tahun ini indeks PMI juga akan terus mengalami penurunan.
Ade melanjutkan, dampak dari pelemahan indeks PMI ini akan meningkatkan tingkat pengangguran secara masif. Terlebih penurunan ini mencatatkan pelemahan terburuk pada kinerja manufaktur Indonesia.
Menurutnya, untuk mengantisipasi agar kinerja manufaktur tidak turun jauh lebih dalam lagi, maka pemerintah perlu memberikan insentif berupa pemberian subsidi bunga.
Baca Juga: Penurunan kinerja manufaktur masih berlanjut sampai Mei 2020
Selanjutnya, Ade mengatakan prospek manufaktur Indonesia di tahun depan bisa mulai membaik. Asalkan, pemerintah dengan industri bisa bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul akibat wabah Corona.
Tak hanya itu, fokus utama pemerintah juga harus pada penguatan pasar dalam negeri dengan berbagai perlindungan, serta dengan agresif menggarap pasar ekspor.
"Hal yang paling penting, pemerintah harus menyelesaikan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Termasuk klaster ketenagakerjaannya maksimal pada bulan September," kata Ade.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
