Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Postelsiar). Salah satu pasal di beleid tersebut adalah pengaturan penyedia layanan over the top (OTT) baik itu asing maupun lokal.
Pengamat Telekomunikasi Kamilov Sagala memandang, aturan OTT tersebut relatif terlambat. “Banyak OTT yang sudah me nikmati keuntungan di Indonesia. Tapi menurut dia, terbitnya PP Postelsiar jauh lebih baik dari pada tidak ada sama sekali regulasi yang mengatur mengenai OTT asing,"ungkap Kamilov, yang juga mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) tersebut, dalam keterangan tertulis, Senin (1/3).
Tantangan sekarang adalah aturan turunan PP Postelsiar itu harus sejalan dengan cita-cita UU Cipta Kerja. Yaitu meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Peraturan turunan adalah Peraturan Menteri Kominfo mengenai detail pelaksanaan kerja sama penyelenggara OTT dengan penyelenggara telekomunikasi serta Peraturan Menteri Keuangan mengenai pajak penghasilan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara OTT.
“Selama ini OTT asing tidak pernah diatur. Pemerintah harus dapat mengantisipasi jika OTT membangkang,” imbuh Kamilov. Sejauh ini kesadaran OTT asing mendaftarkan aplikasi mereka di Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Ditjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) relatif rendah. Padahal jika sudah terdaftar, diharapkan bisa mengurangi konten negatif di OTT.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
