kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Belum sepakat, Asosiasi Smelter (AP3I) minta tata niaga nikel domestik dikaji lagi


Senin, 18 Mei 2020 / 17:11 WIB
Belum sepakat, Asosiasi Smelter (AP3I) minta tata niaga nikel domestik dikaji lagi
ILUSTRASI. Tambang nikel


Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penetapan tata niaga nikel domestik tampaknya masih memantik polemik. Industri smelter yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) meminta agar pengaturan tata niaga nikel domestik diatur ulang.

Ketua Umum AP3I Prihadi Santoso menyampaikan, pihaknya tidak sepakat jika harga bijih nikel yang dijual penambang ke smelter diatur oleh pemerintah dengan skema sekarang. Yakni tata cara penghitungan dengan penetapan untuk royalti dari penambang kepada pemerintah.

"Filosofinya, setelah mineral dibayar royaltinya oleh Penambang kepada Pemerintah, pada dasarnya mineral tersebut jadi komoditas bebas untuk diperdagangkan oleh Penambang ke Pengusaha Smelter secara business to business menganut azas supply-demand," ungkap Prihadi kepada Kontan.co.id, Senin (18/5).

Baca Juga: UU Minerba baru, ini 2 poin yang menjadi perhatian Asosiasi Penambang Nikel (APNI)

Oleh sebab itu, AP3I mengusulkan agar skema tata niaga nikel saat ini bisa dikaji lagi. Prihadi menyebut, pihaknya mengusulkan ada diskusi lanjutan antara penambang nikel, smelter yang terintegrasi dengan tambang, dan Kementerian ESDM sebagai pembinanya, bersama dengan perusahaan smelter independen yang memiliki Izin Usaha Industri (IUI)dan Kementerian Perindustrian.

"Ini penting untuk memfasilitasi pertemuan antara penambang dan smelter, untuk merumuskan win win solution masalah harga mineral dalam negeri," sebut Prihadi.

Ia mengatakan, saat ini AP3I dan perusahaan yang tergabung di dalamnya tengah menyusun formulasi tata niaga yang akan diusulkan. "Kami sedang rapat-rapat, terutama fokus di formula yang fair bagi penambang maupun smelter," kata Prihadi.




TERBARU

[X]
×