kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45928,99   7,54   0.82%
  • EMAS1.325.000 -1,34%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Dengan skema slading scale, pemerintah akan lelang lima WKP panas bumi di tahun depan


Minggu, 28 Oktober 2018 / 20:07 WIB
Dengan skema slading scale, pemerintah akan lelang lima WKP panas bumi di tahun depan
ILUSTRASI. PLTP Karaha


Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melelang lima Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) pada tahun 2019. Total sumber daya dari kelima WKP tersebut sebesar 784 Megawatt (MW), dengan total rencana pegembangan 165 MW.

Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Ida Nuryatin Finahari memaparkan kelima WKP yang akan dilelang tahun depan tersebut adalah Lainea di Sulawesi Tenggara dengan sumber daya 66 MW dan rencana pengembangan 20 MW, Sembalun di Nusa Tenggara Barat (100 MW/20 MW), Telaga Ranu di Maluku Utara (85 MW/5 MW), Kotamobagu di Sulawesi Utara (410 MW/80 MW), dan Bora Pulu di Sulawesi Tengah (123 MW/40 MW).

Sebelum lelang dilakukan, Kementerian ESDM meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk terlebih dulu menyusun perjanjian sebelum transaksi atau Pre Transaction Agremeent (PTA). Menurut Ida, hal itu dilakukan sebagai patokan harga, sehingga negosiasi soal tarif tidak lagi rumit dan memakan waktu lama.

“Sekarang ini PLN dikasih tugas untuk menghitung slading scale. Pada saat kita mau lelang, kita kasih itu harganya. Kan selama ini negosiasi harga lama, jadi kalau ada patokan harga sekitar itu, memudahkan PLN dan pengembang untuk negosiasi, jadi tidak terlalu rumit lagi,” kata Ida kepada media di Kantor Ditjen EBTKE, Jum’at (26/10).

Negosiasi harga bisa berlangsung lama antara lain karena adanya perbedaan data antara masa pra dan pasca eksplorasi. Sehingga, nantinya penentuan harga dilakukan dengan skala pergeseran tertentu atau sliding scale, yang baru akan diterapkan pada lelang 2019 mendatang.

“Negosiasi lama, karena kalau eksplorasi, awalnya 50 MW, ternyata cuma 20 MW, jadi nego harga lagi dengan PLN. Nah, sekarang supaya sudah ada bayangan, (hitung-hitungan) ini sedang dilakukan oleh PLN,” imbuhnya.

Ida bilang, potensi yang berbeda-beda di setiap daerah menjadi kendala dalam menentukan harga. Meski demikian, Ida menargetkan penentuan harga ini akan selesai sebelum pergantian tahun. Adapun, draft penyusunan diserahkan kepada PLN, namun untuk pembahasan dan penetapannnya dilakukan bersama dengan Ditjen EBTKE dan Ditjen Ketenagalistrikan.

Pada tahun 2018, Ditjen EBTKE tidak melakukan lelang, tetapi memberikan penugasan lima WKP kepada PLN. Dimana penugasan terhadap tiga WKP dengan rencana pengembangan 55 MW telah dilakukan, dan dua WKP dengan rencana pengembangan 25 MW masih dalam proses penugasan. Selain itu, ada juga satu penugasan kepada Geo Dipa Energy yakni di WKP Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat dengan rencana pengembangan 110 MW.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Trik & Tips yang Aman Menggunakan Pihak Ketiga (Agency, Debt Collector & Advokat) dalam Penagihan Kredit / Piutang Macet

[X]
×