Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memutuskan peniadaan mudik Lebaran 2021, guna mencegah terjadinya lonjakan kasus pasca Lebaran. Hal tersebut berkaca pada beberapa negara yang kini mulai memasuki gelombang kedua bahkan ketiga dari pandemi Covid-19.
Dengan adanya peniadaan mudik diperkirakan masyarakat akan beralih mengunjungi pusat perbelanjaan, mall dan lainnya selama libur Lebaran nanti. Namun dengan adanya potensi pergerakan masyarakat tersebut dikhawatirkan justru akan berdampak pada penambahan kasus aktif.
Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman, mengatakan idealnya saat puncak libur Lebaran nanti pusat perbelanjaan, mall dan tempat lainnya yang memiliki potensi menimbulkan kerumunan baiknya ditutup.
Baca Juga: Ini penyebab orang tertular Covid-19 meski sudah pakai masker di tempat umum
Namun Dicky tak menampik jika hal tersebut diterapkan pastinya akan menimbulkan pro dan kontra. Terutama dampak kepada ekonomi tentu akan ditimbulkan jika penutupan dilakukan.
Maka yang dapat dilakukan saat ini ialah membatasi kapasitas dan akses yang diprediksi akan menimbulkan kerumunan orang.
"Misal tempatnya itu ventilasi atau sirkulasi udara diperbaiki itu harus dilakukan. Kalau bicara akses itu bicara dari orang-orang yang perginya misal kebanyakan orang yang datang atau dari Jabodetabek yang dibatasi," kata Dicky kepada Kontan.co.id, Senin (3/5).
Namun pemerintah juga diminta untuk memikirkan solusi jika dilakukan pembatasan pergerakan masyarakat saat Lebaran. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Solusi untuk mengurangi atau antisipasi kerumunan orang di suatu pusat ekonomi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital.
"Mereka juga harus dibeli solusi karena kan kebutuhannya harus tetap terjamin jadi harus ada solusi, misalnya kayak kerja sama dengan tanah abang atau pertokoan menggunakan mekanisme online," imbuhnya.
Transmisi yang terjadi di komunitas atau kelompok masyarakat Indonesia dinilai Dicky harusnya dapat ditelusuri secara tuntas. Dicky menjelaskan jika di suatu kota atau wilayah ditemukan klaster perkantoran dan klaster pasar misalnya, harus dielaborasi klaster mana yang menjadi pemicu lebih dulu.
Sayangnya hal itu belum dilakukan oleh Indonesia. "Adanya klaster itu bukan hanya pengumuman saja, sebetulnya harus di tindak lanjuti dielaborasi dan tentunya dituntaskan sampai ketahuan indeks case-nya, kontak kasusnya," ujarnya.
Baca Juga: Tinjau vaksinasi pelaku usaha perdagangan, Jokowi harap semua bisa divaksinasi
Jika penelusuran kasus tidak dilakukan secara tuntas akan menyebabkan bom waktu lonjakan kasus aktif. Hal tersebut tentu sangat diharapkan tidak akan terjadi di Indonesia. Maka untuk mencegah meluasnya transmisi tracing, testing dan treatment saja tidak cukup.
Dicky menekankan perlu adanya isolasi dan karantina secara optimal untuk memutus transmisi. "Sekali lagi Indonesia hanya butuh dua, pertama komitmen dan kedua konsisten itu yang belum kita lakukan dengan memadai," tegas Dicky.
Maka Dicky sangat mengimbau agar seluruh sektor masyarakat dan juga Pemerintah dapat saling membantu untuk mencegah kondisi jauh lebih buruk. Komitmen dan konsistensi terutama dalam penerapan protokol kesehatan harus terus diupayakan.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
