Reporter: Azis Husaini, Emir Yanwardhana, Pratama Guitarra | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Tak harmonisnya hubungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membuat kepercayaan investor untuk menggarap program kelistrikan 35.000 megawatt (MW) luntur.
Padahal proyek kelistrikan yang ditargetkan kelar pada 2019 ini, diharapkan bisa mengurangi defisit listrik yang terjadi tiap tahun.
Terlebih saat ini muncul wacana dari Kementerian ESDM untuk mengambil alih proses tender pengadaan setrum di proyek 35.000 MW yang dianggap lambat. Rencana ini makin membingungkan investor pembangkit listrik.
"Kalau tender diambil alih ESDM, mana bisa? itu bisa jadi berantakan, coba duduk sama-sama bicarakan ini saja dengan baik," terang Director Senior Vice President Finance Paiton Energy, Syakib Bafagih kepada KONTAN, Rabu (1/6).
Karena itu, ia menyarankan agar Kementerian ESDM dan PLN duduk bersama menyelesaikan masalah ini, agar tidak menjadi hambatan masuknya investasi sektor kelistrikan di Indonesia.
Dalam pandangan Syakib, seyogyanya Kementerian ESDM cukup memberikan supervisi dan arahan melalui regulasi mengenai pengadaan listrik ini. Sebab, jika mengambil alih proses tender, maka "Ini akan menghilangkan tugas dan fungsi PLN sebagai perusahaan BUMN yang membangun ketenagalistrikan," tandasnya.
Di sisi lain, sebagai salah satu peserta tender, perusahaan ini juga tidak puas dengan cara PLN yang menghentikan proses tender pembangkit listrik Jawa 5 yang berkapasitas 2x1000 megawatt di Banten.
Buntut ketidakpastian ini, kini Paiton Energy pilih menunggu dan belum mengambil sikap apakah akan mengikuti tender dari proyek setrum yang akan digelar tahun ini.
Paiton pilih menunggu rampungnya pembahasan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025, yang diharapkan bisa selesai pada Juli 2016 mendatang.
Selain Paiton, perusahaan lain yang juga menggarap proyek setrum seperti PT Bukit Asam (PTBA) juga ikut terkena imbas dari perseteruan antara PLN dengan Kementerian ESDM.
Sebagai pemenang tender Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Sumsel 8, saat ini PTBA belum berencana melanjutkan konstruksi proyeknya sebelum ada kepastian letter of intern (LoI) dengan PLN.
"Kalau soal kisruh ini kami tidak mau komentar, tapi kami tetap minta kepastian kepada PLN, yang jelas untuk tender-tender selanjunya seperti PLTU Mulut Tambang Sumsel 9-10 kami siap," kata Sekretaris Perusahaan PTBA Adib Ubaidillah kepada KONTAN, Rabu (1/6).
Fabby Tumiwa Pengamat Ketenagalistrikan menilai kisruh antara Kementerian ESDM dan PLN lantaran pada, proyek 35.000 MW kental dengan berbagai isu negatif. Mulai dari isu ada pihak yang dijagokan dapat memenangkan tender, serta hilangnya kepercayaan investor.
"Pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa I dan dan PLTGU Jawa–Bali 3 yang mengalami perubahan konsep lelang," ungkap dia
Fabby khawatir, jika sengketa ini berlarut akan meresahkan investor. Sebab mereka sudah mempersiapkan dan sudah berkongsi untuk mengikuti proses tender.
"PLN selalu mengumumkan sudah meneken 17.000 MW PPA dalam proses tender. Namun dalam realisasinya masih banyak yang belum masuk dalam financial closing," ujar dia.
Optimis berjalan
Sementara itu, PT Adaro Energy Tbk saat ini masih optimistis proyeknya terus berjalan. Saat ini Adaro sedang membangun PLTU Batang berkapasitas 2x1000 MW dan PLTU di Kalimantan Selatan berkapasitas 2x300 MW.
Untuk PLTU Batang mitranya adalah Jepang, sementara di Kalsel bermitra dengan Korea Selatan. Adaro sebelumnya menargetkan bisa mendapatkan pendanaan proyek Batang dari Japan for International Cooperation (JBIC). Proyek PLTU Batang ini membutuhkan investasi sekitar US$ 4 miliar.
Dari proyek 35.000 MW, Adaro berharap bisa menggarap proyek sebanyak 5.000 MW hingga 2019. Hanya saja, saat ini pihaknya baru membangun 2.200 MW.
Direktur Keuangan ABM Investama, Adrian Erlangga Sjamsul menjelaskan, berdasarkan road map bisnis kelistrikan hingga tahun 2020 nanti, dari target proyek 1.750 MW yang dibidik oleh ABM Investama, sekitar 1.506 MW akan berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara.
Adapun dari sumber energi gas prosinya sebesar 654 MW. Sementara energi baru dan terbarukan sekitar 61 MW.
"Untuk pembangunan proyeknya akan kami fokuskan pada sumber-sumber batu bara yang kita kelola mulai dari Aceh dan Kalimantan,” kata Adrian. Saat ini pihaknya juga masih menunggu hasil revisi RUPTL 2016-2025 yang masih dibahas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
