Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presentase volume ekspor impor Indonesia terbesar saat ini masih melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan menjadi transhipment port, pelabuhan tersebut telah efektif menurunkan biaya logistik. Persinggahan langsung kapal berkapasitas besar di pelabuhan tersebut sangat penting bagi perekonomian nasional.
“Pelayaran langsung atau direct call mampu menghemat biaya sekitar 20% atau US$ 300 per kontainer 20 feet. Waktu yang dibutuhkan juga berkurang dari 31 hari karena transit menjadi 23 hari,” kata Setijadi, Chairman Supply Chain Indonesia dalam keterangan resminya yang dikutip Jumat (8/2).
Menurutnya, persinggahan langsung kapal berkapasitas besar di Pelabuhan Tanjung Priok tersebut sangat penting bagi perekonomian nasional karena persentase volume ekspor dan impor Indonesia terbesar melalui pelabuhan itu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari lima pelabuhan utama Indonesia (Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Makassar), ekspor terbesar pada 2017 melalui Pelabuhan Tanjung Priok dengan persentase volume 43,91% dan nilai 61,0%.
Pemerintah perlu mendorong pelabuhan-pelabuhan lain supaya berkembang, dengan menjadikan Tanjung Priok sebagai standar, baik dari segi operasional dan pelayanan.
“Dari segi geografis, Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung perlu dikembangkan dan dimodernisasi, dengan mengacu kepada Pelabuhan Tanjung Priok, yang telah menerapkan digitalisasi pelayanan dan operasionalnya,” kata Setijadi.
Peran Pelabuhan Priok sebagai transhipment port juga berdampak terhadap penurunan biaya pengiriman kontainer. Peningkatan efisiensi dapat diperoleh karena kapal tidak melakukan handling di pelabuhan lain, misalnya di Singapura. Kapal besar tidak perlu berlabuh di Singapura untuk memindahkan kontainer dari kapal berkapasitas besar ke kapal feeder, karena bisa langsung menuju Pelabuhan Tanjung Priok.
“Pemindahan barang atau kontainer di Singapura memerlukan biaya yang tidak kecil. Efisiensi ini akan menurunkan biaya yang akan ditanggung eksportir/importir, sehingga akan mempengaruhi biaya logistik nasional,” ujarnya.
Dia menjelaskan, kendala utama direct call kapal besar ke Indonesia adalah masalah volume muatan karena tersebar di beberapa pelabuhan, yaitu sekitar 60 pelabuhan utama pintu ekspor dan 35 pelabuhan utama pintu impor.
Perlu dilakukan perbaikan sistem pendistribusian barang antar wilayah maupun antar pelabuhan, agar muatan dapat terkonsolidasi secara efektif dan efisien. Sistem distribusi dan konsolidasi ini harus terintegrasi dengan sistem informasi yang handal.
“Sekarang, tugas Pemerintah untuk menata kembali struktur kepelabuhanan secara nasional, termasuk penentuan hub & spoke dan rute transportasi laut. Sekarang fungsi itu sudah dilakukan Tangjung Priok. Pemerintah perlu mengembangkan hal serupa di wilayah-wilayah lain, seperti di Kuala Tanjung atau Bitung,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
