Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lebih dari tiga bulan berlalu, Direktur Utama definitif PT Pertamina (Persero) belum ditetapkan. Kondisi ini pun diakui pemerintah yakni Kementerian BUMN mempengaruhi aksi korporasi yang akan dilakukan Pertamina.
Deputi Bidang Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengungkapkan posisi direktur berfungsi untuk mengambil kebijakan strategis perusahaan yang mana memang belum bisa dilakukan pada saat ini.
Salah satu aksi korporasi yang harus menunggu keberadaan Direktur Utama adalah aksi share down aset Pertamina. "Kan untuk jangka panjang belum bisa diputuskan (menunggu Dirut)," katanya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta (2/8).
Lebih lanjut untuk aksi korporasi share down sendiri saat ini sambil menunggu Dirut masih dilakukan kajian aset mana saja yang berpeluang akan di share down. "Iya kalau itu kan masih harus kajian (share down)," ungkapnya.
Fajar mengaku masih belum mengetahui siapa sosok Direktur Utama Pertamina karena saat ini masih menjadi hak prerogatif Presiden untuk memutuskan. Dia hanya bisa membeberkan ada tiga nama yang sudah dikantongi dan siap untuk ditetapkan.
Setelah Menteri BUMN menerima nama dari presiden, baru langsung dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengangkat dirut baru. "Minimal tiga nama selalu yang diajukan ke presiden tiga nama. Masih di Presiden kalau presiden sudah (putuskan) nanti kita buat RUPS-nya," paparnya.
Pengakuan pemerintah ini sebenarnya sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) bahwa kondisi manajemen Pertamina sekarang turut mempengaruhi kinerja produksi Pertamina.
Dalam data realisasi lifting migas hingga semester I tahun ini kinerja anak perusahaan Pertamina yang masuk dalam jajaran kontributor migas terbesar di tanah air meleset dari target. Untuk minyak ada Pertamina EP yang realisasi lifting hanya 70,031 atau 81,6% dari target 85.869 Barel Oil Per Day (BOPD).
Kemudian Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dalam target seharusnya mencapai 48.271 BOPD tapi realisasinya 96,1% atau 46.376 BOPD. Lalu ada PHE ONWH dengan realisasi sebesar 30.489 BOPD atau 92,4% dari target sebesar 33.000 BOPD.
Kemudian untuk lifting gas juga ada beberapa anak usaha yang tidak mencapai target. Misalnya untuk PHM hanya 916 MMSCFD atau 83,3% dari target sebesar 1.100 MMSCFD.
Lalu, Pertamima EP sebesar 816 MMSCFD meleset tipis dari target 832 MMSCFD. Serta PHE WMO sebesar 125 MMSCFD atau 92,9% dari target 135 MMSCFD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
