Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berniat menerbitkan kebijakan demi mendorong pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Sutijastoto mengungkapkan pihaknya telah mengirimkan proposal kepada Kementerian Keuangan. "Rekomendasi sudah dikirimkan ke Kemenkeu, proses sedang berjalan," jelas Toto ketika dihubungi Kontan.co.id, Rabu (14/8).
Baca Juga: JK Kritik Pengembangan Pembangkit Panas Bumi Lambat, Pemerintah Siapkan Insentif premium
Sehari sebelumnya, Toto sempat mengungkapkan adanya pertimbangan mengenai biaya pengembangan infrastruktur pembangkit yang dapat diganti oleh pemerintah. "Pembangunan transmisi dibangun oleh developer, nah bisa tidak nanti diganti biayanya oleh pemerintah, pemerintah mempertimbangkan terobosan itu," jelas Toto.
Masih menurut Toto, rekomendasi yang diberikan merupakan kebijakan pengembangan fair pricing policy bagi EBT. Disisi lain, Ketua Umum Asosiasi Panasbumi Indonesia Prijandi Effendi mengapresiasi langkah yang diambil oleh pemerintah sejauh ini.
"Dukungan regulasi pemerintah akan mempercepat investasi serta mendorong harga jual panasbumi agar sesuai keekonomian proyek," sebut Prijandi yang juga merupakan Vice Precident of Relations Supreme Energy, Rabu (14/8).
Masih menurut Prijandi, rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian ESDM juga melibatkan asosiasi serta PT PLN. Prijandi mengungkapkan, developer menaruh harapan besar untuk dukungan dari pemerintah terutama lewat kebijakan pengembangan EBT. "Indonesia punya potensi yang besar dan tidak bisa selamanya rely pada energi fosil," jelas Prijandi.
Baca Juga: Tata kelola kelistrikan nasional
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR ) Kemenkeu Luky Alfirman yang dihubungi Kontan.co.id mengungkapkan pembahasan masih berlangsung antara Kemenkeu dan KESDM. "Kami sedang menyiapkan skema pembiayaan untuk mengatur resiko," sebut Luky.
Lebih jauh Luky mencontohkan skema pembiayaan ini menyasar tahap eksplorasi pada panasbumi. "Adanya manage resiko dalam eksplorasi baik untuk government drilling, BUMN drilling atau swasta maupun private drilling," jelas Luky.
Selain itu, Luky memastikan pemerintah tengah menyiapkan skema dukungan demi menyesuaikan harga beli panasbumi agar dapat bersaing dengan energi konvensional lainnya.
Lebih jauh Luky mengungkapkan, Kemenkeu menargetkan diakhir tahun nanti sudah ada hasil konkret yang bisa disampaikan kepada publik, sayangnya Luky enggan merinci seputar kebijakan ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
