kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45927,64   6,18   0.67%
  • EMAS1.325.000 -1,34%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pembangunan pabrik olefin complex bisa mendongkrak ekonomi di tengah pandemi


Kamis, 08 Oktober 2020 / 12:55 WIB
Pembangunan pabrik olefin complex bisa mendongkrak ekonomi di tengah pandemi
ILUSTRASI. Pekerja beraktivitas di kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur, ANTARA FOTO/Moch Asim/nz


Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Langkah pemerintah untuk mempercepat pembangunan proyek kilang petrokimia PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dinilai tepat. 

Ekonom senior CORE Hendri Saparini berpendapat, proyek pembangunan kilang TPPI dapat mengurangi impor produk petrokimia, sehingga dapat menghemat devisa negara dari ketergantungan impor migas.

Pasalnya, saat ini kebutuhan produk petrokimia di Tanah Air masih mengandalkan pasokan impor. Hal ini menyiratkan, pasokan produk petrokimia dari dalam negeri diperlukan segera. 

Jika terus mengandalkan impor, kata Hendri, imbasnya harga produk olahan atau produk turunan dari petrokimia akan semakin tinggi. Indonesia pun dapat selamanya mengandalkan impor, yang akan terus menjadi beban anggaran negara.
 
Namun begitu, jika proyek kilang TPPI terwujud, banyak efek positif yang bisa ditimbulkan. Salah satunya, akan tercipta lapangan pekerjaan baru di tengah kondisi pandemi Covid-19. Pada paparan rencana pengembangan proyek TPPI Olefin Complex yang disampaikan oleh PT TPPI kepada 

Pemerintah Kabupaten Tuban pada Agustus 2020 lalu, perseroan menyampaikan bahwa belasan ribu tenaga kerja lokal akan terserap saat proses konstruksi pembangunan kilang dilaksanakan.

Jika lapangan kerja terbuka, maka erekonomian negara akan ikut terdongkrak. “Realisasi proyek ini sudah sangat mendesak dilaksanakan guna menekan angka impor migas dan memperbaiki erekonomian negara yang terus terpuruk," kata Hendri dalam keterangan yang diterima Kontan.co.id, Kamis (8/10).

Sebagai catatan, pada kuartal II-2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,32%. Ini merupakan catatan terburuk sejak 1999. Terakhir kali Indonesia mengalami kontraksi ekonomi adalah pada kuartal I tahun 1999, yakni sebesar 6,13%.

Realisasi proyek kilang petrokimia TPPI dinilai dapat menjadi salah satu cara bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekonomi.  Untuk itu, Pertamina diminta secepatnya melakukan audit internal pada proyek kilang TPPI di Tuban. Tujuannya adalah untuk menepis isu miring yang beredar dalam proyek ini.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) selaku induk usaha TPPI telah membentuk tim satuan tugas (satgas) Tender dan Negosiasi Investor/Contractor (Satgas TNIC). 

Satgas TNIC merupakan gabungan tim investasi induk dan anak usaha dengan komite investasi pada dewan komisaris. Pembentukannya bertujuan untuk memastikan tender negosiasi proyek strategis dan penjajakan investor dapat berjalan lebih cepat dan simultan. 

Tender bersih dan transparan

Tim Satgas ini dibentuk tidak lama setelah isu kecurangan tim tender TPPI diembuskan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Tujuannya diduga untuk menghambat proyek kilang petrokimia terealisasi. Padahal, tender proyek telah dilaksanakan Pertamina secara bersih dan transparan.

Proyek tersebut mendapatkan pendampingan dari Tim Jamintel, Bareskrim POLRI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan demikian, prinsip good corporate governance (GCG) dalam proyek ini sangat terjaga dengan baik.

Adib Miftahul, Pengamat Kebijakan Publik menilai, proyek pembangunan pabrik petrokimia TPPI bisa menciptakan kemandirian energi bangsa. Untuk itu, menurut Adib, proyek tersebut harus didukung semua pihak. Tak terkecuali jajaran Komisaris Pertamina, selaku induk PT TPPI.

Adib berpendapat, langkah jajaran komisaris Pertamina membentuk satgas investasi proyek TPPI tidak tepat dan berpotensi menghambat pelaksanaan proyek. Padahal, sesuai intruksi Presiden Jokowi, proyek kilang TPPI di Tuban harus segera rampung dalam kurun waktu 3 tahun guna menekan impor migas.

Menurutnya, pelaksanaan audit menyeluruh terhadap proses tender TPPI akan jauh lebih baik untuk dilakukan dari pada mengeluarkan kebijakan untuk membatalkan proyek ini.

“Jika komisaris Pertamina tidak percaya dengan kinerja tim tendernya, ya lakukan saja audit. Ini jauh lebih baik dari pada harus membatalkan proyeknya," katanya. 

Adib menilai, realisasi proyek pembangunan pabrik petrokimia di Tuban akan mewujudkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menekan defisit migas saat ini. "Proyek ini akan memiliki peran strategis yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia," katanya.

Selanjutnya: Proyek pabrik petrokimia TPPI di Tuban ditargetkan dimulai tahun 2021

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×