Reporter: Eldo Christoffel Rafael | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tak hanya persiapkan investasi kendaraan listrik, pemerintah berencana untuk mencari investor untuk membangun infrastruktur penyangganya. Salah satu yang jadi perhatian yakni Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) atau charging station.
Penugasan pertama akan diberikan kepada PT PLN (Persero). Namun, swasta juga dapat terlibat untuk mempercepat pembangunan SPLU.
General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Ikhsan Asaad mengatakan mengatakan bahwa PLN telah membuka peluang kerja sama pembangunan SPKLU dengan swasta yg membangun SPKLU.
Skema kerja sama seperti kepemilikan SPBU. "Perusahan swasta akan mengoperasikan dan listrik nya dari PLN lewat skema partnership own, partnership operation (POPO)," kata Ikhsan kepada Kontan.co.id, Minggu (8/9).
Baca Juga: Tarif listrik skema kerja sama penyediaan SPLU PLN dinilai masih tinggi
Ikhsan memperkirakan untuk biaya investasi satu SPKLU berkisar Rp 800 juta sampai Rp 1 miliar. Sayangnya perhitungan balik modal belum dihitung. Ikhsan beralasan bahwa PLN belum dapat mengestimasi jumlah mobil listrik yang akan dimiliki masyarakat.
Skema harga listrik untuk SPKLU dari PLN berkisar dari Rp 1.650 per kWh sampai Rp 2.250 per kWh. "Tetapi tergantung biaya investasi jaringan," jelasnya.
PLN dalam waktu dekat akan bekerja sama dengan pabrikan lokal untuk membangun mesin SPKLU tersebut. Hal ini agar dapat diproduksi dalam negeri. Hanya saja instalasi dan mesin akan mengacu standar internasional.
"Investor dari luar seperti ABB, Scheneider, Delta dan dalam negeri ada Proteksindo," jelas Ikhsan.
Dalam waktu dekat PT ABB Sakti Industri (ABB Indonesia) dan pabrikan otomotif Mitsubishi juga akan memasang. "Kami juga mengajak mall dan tempat umum lainnya untuk bersama sama menyiapkan SPKLU," tambahnya.
Baca Juga: Usai PLTB Tolo beroperasi komersial, tahap II siap dikembangkan
Untuk tahun ini PLN akan memasang 13 SPKLU di Bandung, Bali, Surabaya, Makassar. Tahun depan akan banyak lagi dengan kerjasama dengan BUMN lain seperti Pertamina, dan kantor pemerintahan.
Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wanhar, kondisi sistem ketenagalistrikan di Indonesia sudah siap untuk mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik.
Wanhar menambahkan bahwa PLN bukan merupakan aktor tunggal yang dapat melakukan kegiatan penyediaan listrik bagi KBL. “Skema yang kedua dimungkinkan nanti PLN bekerja sama dengan pihak ketiga, bisa BUMN, bisa pihak swasta, BUMND, koperasi, dan sebagainya,“ jelas Wanhar.
Sebagai informasi, PT Optima Integra Tehnika merupakan badan usaha swasta yang telah menjadi mitra PLN dalam menyediakan SPKLU.
Baca Juga: Program kendaraan listrik, PLN: Tidak perlu khawatir tidak bisa mengisi listrik
Komisaris Utama PT Optima Integra Tehnika, Vicarna Yasie menjelaskan total investasi SPKLU mencapai Rp 1 miliar. Adapun fasilitas yang akan dibangun dalam setiap titiknya tidak hanya mencakup unit SPLU saja akan tetapi juga meliputi fasilitas-fasilitas lain seperti misalnya fasilitas battery swap atau penukaran baterai dan pengelolaan limbah baterai.
"Rencananya kami siapkan dana sebesar Rp 1 triliun untuk membangun lebih dari 1.000 titik SPLU di seluruh Indonesia," kata Vicarna kepada KONTAN, Minggu (8/9). Sebanyak 35% dari SPLU yang akan dibangun akan berada di Jakarta.
Sementara itu sebanyak 65% sisanya akan dialokasikan untuk membangun titik-titik SPLU di kota-kota lainnya. Ditargetkan semua SPKLU akan tuntas sampai 2023.
Pengamat otomotif, Agus Tjahajana Wirakusumah, menjelaskan dalam pembangunan industri baterai maupun SPLU akan lebih baik kerjasama antara swasta dan BUMN.
Menurutnya biaya investasi untuk pengembangan teknologi baterai dan pengisian terbilang mahal dan membutuhkan waktu lama sehingga akan lebih baik skema kerjasama perusahaan dikembangkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
