kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45935,34   -28,38   -2.95%
  • EMAS1.321.000 0,46%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 2.500 km hingga 2024


Selasa, 05 November 2019 / 16:02 WIB
Pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 2.500 km hingga 2024
ILUSTRASI. Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang di Desa Cibadak, Lebak, Banten, Senin (28/10/2019).Pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 2.500 Km dalam kurun waktu 2019-2024. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirun


Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 2.500 Km dalam kurun waktu 2019-2024.

"Pemerintah menargetkan sepanjang 2.500 KM hingga 2024," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit saat dikonfirmasi, Selasa (5/11).

Baca Juga: Jalan tol Manado–Bitung akan membuka akses industri dan pariwisata di Sulawesi Utara

Danang mengatakan, sebagian jalan tol baru yang akan dibangun berada di pulau Sumatera. Hal ini untuk meningkatkan konektivitas jalan dan sebagai pendukung aktivitas perekonomian masyarakat.

"Sumatera paling banyak. Tahun depan saja kami akan tanda tangan PPJT (perjanjian pengusahaan jalan tol) dengan HK (Hutama Karya) untuk Sumatera 730 Km," ujar dia.

Wakil Menteri PUPR John Wempy Wetipo mengatakan, pembangunan jalan difokuskan untuk mendukung kawasan tertinggal, kawasan industri, perkotaan dan destinasi wisata terutama destinasi wisata prioritas. Juga termasuk pembangunan ibukota negara di Kalimantan Timur.

Wempy mengaku, terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkan visi pembangunan jalan, diantaranya, terkait masalah teknik konstruksi, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), pembiayaan dan teknologi.

Baca Juga: Menhub targetkan kereta bandara Solo beroperasi akhir Desember 2019

"Untuk memenangkan kompetisi global, kebijakan di sektor konstruksi nasional harus diarahkan lebih cepat, lebih murah dan lebih baik," ujar dia.

Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Taufik Wijoyono mengatakan, terdapat lima tantangan yang mesti dihadapi terkait dengan penyelenggaraan jalan.




TERBARU

[X]
×