Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah sudah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2019-2028. RUPTL tersebut disahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 39 K/20/MEM/2019, pada Rabu (20/2).
Jonan mengatakan, dalam perencanaan ketenagalistrikan kali ini, pemerintah bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menyiapkan cara bagi pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi pembangkit.
Caranya, pembangunan pembangkit listrik EBT yang sebelumnya tidak tercatat dalam perencanaan di RUPTL bisa tetap dilakukan tanpa harus menunggu perubahan RUPTL. "Selama itu bisa masuk dalam sistem jaringan, diajukan ke PLN, kalau setuju, nanti dimasukkan ke RUPTL tahun depan," kata Jonan.
Dia bilang, hal itu dimaksudkan untuk mendorong pembangunan EBT supaya bisa terakselerasi. Adapun, dalam RUPTL periode ini, target penambahan EBT ditargetkan naik sekitar 1,8 Gigawatt (GW) dari sebelumnya 14,9 GW menjadi 16,7 GW.
Hal itu dimaksudkan untuk mencapai target bauran EBT minimum 23% pada tahun 2025. Adapun, hingga tahun lalu, porsi bauran EBT masih berada di angka 13%. "Yang penting, kita ingin katakan bahwa kita support pembangkit EBT, kita dorong penggunaan reneweble," ungkap Jonan.
Lebih lanjut, Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman mengatakan, ada perbedaan dari RUPTL periode ini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Bedanya, jika dalam RUPTL periode lalu target bauran EBT dipatok stagnan sebesar 23%, namun dalam RUPTL 2019-2028 ini, targetnya dinaikan menjadi 23,2% setelah tahun 2025. "(RUPTL) dulu kan 23% flat, sekarang kita naikkan 2026 itu 23,2% sampai tahun 2028," kata Syofvie.
Asal tahu saja, dalam RUPTL kali ini, terdapat sejumlah pergesaran target porsi bauran energi. Dari energi primer batubara misalnya, dari yang sebelumnya dipatok diangka 54,4% kini naik menjadi 54,6%. Sementara untuk gas, turun dari 22,2% menjadi 22%. Sedangkan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), tetap berada di angka 0,4%.
Dorong Penggunaan Gas dan Minyak Sawit
Kendati demikian, secara volume, pemerintah dan PLN berencana untuk meningkatkan penggunaan gas domestik. Di sisi lain, pemakaian BBM diturunkan dengan menaikkan penggunaan bahan bakar nabati seperti minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
Guna mendorong pemakaian gas, pemerintah pun memberikan perlakuan serupa dengan pembangkit EBT. Yaitu, pembangunan pembangkit listrik berbasis gas hingga 10 Megawatt (MW) yang sbelumnya tidak tercatat dalam perencanaan di RUPTL tahun ini bisa tetap dilakukan, dan akan dicatatkan pada RUPTL tahun depan. "Penggunaan gas lebih besar ke dalam negeri kita dorong. Ini juga untuk mengurangi emisi gas buang, akrena gas polusinya lebih kecil dari coal," terang Jonan.
Namun, meski konsumsi gas akan ditambah, Syofvi mengatakan bahwa hal tersebut belum tentu akan menambah jumlah pembangkit. Sebab, PLN hanya perlu menaikkan pasokan dan serapan gas dari pembangkit yang sudah ada. "Jadi pembangkitnya bisa sama, kita bisa mengatur persentase (pasokan dan serapan gas) saja," ujarnya.
Sementara untuk mulai mengurangi konsumsi BBM, pada tahun ini PLN akan mulai membuat pasokan energi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) beralih ke CPO.
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur yang merangkap sebagai pembina EBT PLN Djoko Rahardjo Abumanan menerangkan pada tahun ini ada empat pembangkit yang akan beralih menggunakan CPO.
Keempat pembangkit tersebut adalah PLTD Kanaan Bontang berkapasitas 10 MW, PLTD Batakan Balikpapan dengan kapasitas 40 MW, PLTD Supa Pare-pare berkapasitas 62 MW, dan PLTMG Jayapura dengan 10 MW. Untuk memasok keempat pembangkit tersebut, diperlukan sekitar 190.000 kiloliter CPO per tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
