kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.347.000 0,15%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Inaplas: Industri hilir petrokimia mulai diperhatikan


Senin, 19 Oktober 2020 / 16:23 WIB
Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Inaplas: Industri hilir petrokimia mulai diperhatikan
ILUSTRASI. Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dinilai sudah mulai fokus membangun hilirisasi industri petrokimia.


Reporter: Agung Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menilai selama satu tahun kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ini, pemerintah sudah mulai fokus membangun hilirisasi industri petrokimia. Hal ini penting sebab 55% kebutuhan petrokimia dalam negeri masih didapat dari impor yang memperbesar defisit neraca perdagangan.

"Pemerintah juga mendorong agar perusahaan yang eksisting untuk melakukan ekspansi pabrik ini kami sambut positif," ujar Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiyono kepada Kontan.co.id, Senin (19/10).

Pemerintah juga dinilai mampu mengatasi keruwetan investasi salah satunya di Tuban Petro, dimana PT Pertamina (Persero) resmi menjadi pemilik saham mayoritas di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), yakni anak usaha PT Tuban Petrochemical Industries (TPI).

Baca Juga: Sektor makanan dan minuman jadi penopang industri kemasan plastik

Hal tersebut turut kapasitas produksi polypropylene salah satu anak usaha Tuban Petro, yakni PT Polytama Propindo (Polytama) dari 240.000 ton menjadi 300.000 ton per tahun.

Begitu juga dengan Asahimas, kata Fajar, telah merencanakan peningkatan salah satu lini pabrik yang berkapasitas produksi dari 600.000 ton menjadi sekitar 800.000 ton per tahun.

Perhatian pemerintah dirasakan lantaran Presiden Jokowi langsung terjun menyaksikan setiap kali proyek pengembangan industri ini berlangsung. Adapun dari segi kekurangan, ada beberapa hal mulai dari sistem perijinan online (OSS) yang masih belum berfungsi dengan rapi.

Serta adanya peraturan di daerah yang kontraproduktif dengan industri seperti pelarangan penggunaan kantung plastik serta wacana cukai terhadap produk tersebut. Untuk itu Inaplas berharap seiring dengan pengesahan omnibus law, nantinya aturan yang menghambat industri dapat diminimalisir.

"Kami berharap omnibus law ini bisa diterapkan mengharmonisasikan PMK dan Perda yang menghambat industri, sehingga kami pelaku industri bisa ada kepastian. Tantangannya memang di harmonisasi kebijakan ini," sebut Fajar.

Secara keseluruhan, Inaplas menilai tahun kepemimpinan Jokowi kali ini semakin baik ketimbang periode sebelumnya.

Mengenai pandemi, Inplas mengaku selama ini turut dilibatkan dalam mendiskusikan protokol kesehatan saat berusaha sehingga para pelaku industri petrokimia ini dapat menjalankannya serta mematuhi protokol tersebut. Kondisi saat ini bagi industri petrokimia hulu masih mampu bertahan dengan utilisasi di level 85%.

Hanya saja bagi produsen hilir cukup terpukul dengan utilisssi di bawah 60%, melihat kondisi ini Fajar memproyeksikan pertumbuhan industri petrokimia tahun ini bakal minus 2,5%. Tahun 2021 nanti adalah masa pemulihan bagi industri, harapannya bisa tumbuh positif.

Permintaan di tahun depan diperkirakan masih rendah. Dus, Inapals berharap pemerintah memperhatikan program perlindungan industri dalam negeri leeat kerja instansi seperti BKPM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Selanjutnya: Proyek TPPI di Tuban mampu ciptakan kemandirian energi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×