Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana melistriki 306 desa yang belum berlistrik di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kepala Sub Direktorat Listrik Perdesaan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Budianto Hari Purnomo menyatakan, 306 desa tersebut akan dilistriki menggunakan Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) dan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL).
Dia menjelaskan, rasio elektrifikasi nasional hingga September 2020 mencapai angka 99,15%. Ia pun mencatat, masih terdapat 403 desa yang belum berlistrik di Indonesia. Jumlah rumah tangga belum berlistrik diperkirakan sekitar 48.732 rumah tangga.
Dari 403 desa tersebut, 306 desa dilistriki dengan APDAL dengan rincian 11 desa menggunakan bantuan CSR PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk pengadaan SPEL dan APDAL, serta 295 desa menggunakan dan APBN Kementerian ESDM 2021. “Jumlah APDAL sebanyak 43.129 unit. Untuk SPEL akan disediakan oleh PLN,” ungkap Hari dalam siaran pers di situs Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jumat (4/12).
Seperti diketahui, Kementerian ESDM memiliki program melistriki 433 Desa Belum Berlistrik di daerah 3T atau Tertinggal, Terdepan, Terluar yang dilakukan dengan memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) di wilayah setempat.
Hari mengatakan, pada tahun 2020 pemerintah dan PLN telah menyalakan 30 desa dengan rincian 29 desa melalui perluasan jaringan dan satu desa dilistriki dengan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Hybrid. Lebih lanjut, pemasangan SPEL tidak dapat dipisahkan dari paket instalasi listrik searah (IRAS). Adapun IRAS memperoleh pasokan listrik dari APDAL untuk kemudian bakal dipasangkan pada rumah tangga pengguna APDAL.
Sementara itu, Kasubdit Standardisasi Ketenagalistrikan Wahyudi Joko Santoso menyampaikan, komponen SPEL dan paket APDAL wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, SPEL dan IRAS juga wajib memiliki sertifikat laik operasi yang dapat dipenuhi dengan surat pernyataan bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan ketenagalistrikan dari pemilik atau badan usaha pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik.
Baca Juga: Pemerintah pastikan tarif listrik periode Januari-Maret 2021 tak naik
Produk SPEL yang akan dibagikan kepada masyarakat harus memuat berbagai informasi seperti larangan membongkar, membuka dan merusak baterai, menjauhkan dari jangkauan anak-anak, serta jangan memaparkan baterai yang bisa dilepas dan ditukar pada panas dan api.
Wahyudi juga menegaskan, peralatan pada SPEL merupakan program pemerintah sehingga tidak untuk dijualbelikan. “Informasi ini harus disediakan untuk pengguna akhir, salah satunya tulisan yaitu dilarang memperjualbelikan,” ujar Wahyudi.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE Kementerian ESDM L.N. Puspa Dewi mengungkapkan, program pemasangan APDAL merupakan program baru yang menjadi solusi untuk penerangan di desa yang belum berlistrik, utamanya di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Ia pun mengapresiasi kehadiran para pemerintah kabupaten/kota yang akan menerima APDAL dari pemerintah pusat. Dia juga memohon bantuan koordinasi lintas pemerintahan agar program tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Selanjutnya: PLN Jakarta Raya optimistis konsumsi listrik bakal pulih di 2021
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
