Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Salah satu urat nadi infrastruktur telekomunikasi adalah Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL). "SKKL sebagai tulang punggung yang menghubungkan Indonesia dengan dunia luar adalah aset strategis nasional. Layaknya aset strategis, tentu harus mendapat perlindungan dan penegakkan hukum maksimal jika ada pihak-pihak yang merusak," ujar CEO Ketrosden Triasmitra, Titus Dondi Patria A, dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Rabu (12/7).
Triasmitra baru saja menuntaskan kasus putusnya SKKL yang terkena jangkar kapal milik perusahaan swasta pada tanggal 30 November 2017. SKKL yang dikelola oleh Triasmitra menjadi andalan dari berbagai operator telekomunikasi di Tanah Air, menghubungkan Jakarta-Bangka-Batam-Bintan-Singapura. SKKLterseb ut sudah terdaftar dan masuk ke dalam Peta Laut atau Peta Hidrografi dan Oseanografi (Peta Hidros). Peta Hidros merupakan acuan di dalam melakukan setiap pelayaran, sehingga setiap kapal yang berlayar ketika mendekati dan memasuki setiap wilayah tertentu di laut yang terdapat di dalam Peta Hidros akan mengetahui adanya SKKL Jakarta-Bangka-Batam-Bintan-Singapura. Artinya, kapal dilarang untuk membuang jangkar sembarangan apalagi pada wilayah jalur SKKL yang dapat menyebabkan putusnya SKKL (fiber cut).
Triasmitra berharap, pemerintah lebih memperhatikan kondisi SKKL sebagai aset strategis nasional karena menyangkut hajat hidup orang banyak. "Seiring dengan penetrasi internet sudah menembus 50% dari total populasi penduduk Indonesia atau sekitar 143 juta orang telah terhubung dengan dunia maya pada tahun 2017," terangnya. Penyebab terbesar putusnya jaringan SKKL karena kena jangkar kapal, vandalisme dan aktivitas nelayan. Selain itu, reklamasi juga terindikasi mengancam keberadaan titik pendaratan SKKL. Bila jalur SKKL Batam ke Singapura putus, layanan internet, basis data dari dan ke luar negeri dan Sambungan Langsung Internasional (SLI) serta SMS secara nasional akan terputus juga.
Belum lagi seluruh website yang server berada di Indonesia tidak dapat diakses. Potensi hilangnya pendapatan seluruh operator diperkirakan sebesar Rp. 6,8 triliun per bulan,
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
