kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45927,64   6,18   0.67%
  • EMAS1.325.000 -1,34%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

YLKI: Rencana penerapan teknologi GNSS di jalan tol perlu dikaji ulang


Kamis, 23 Juli 2020 / 09:32 WIB
YLKI: Rencana penerapan teknologi GNSS di jalan tol perlu dikaji ulang
ILUSTRASI. Antrian kendaraan di gerbang tol


Reporter: Muhammad Julian | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai penerapan Global Network Satellite System (GNSS) di jalan tol perlu dikaji ulang. Menurut YLKI, hal ini penting untuk dilakukan guna menghindari potensi terjadinya ‘produk gagal’.

Asal tahu saja, GNSS merupakan teknologi nir sentuh berbasis satelit. Rencananya, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan menerapkan teknologi tersebut dalam waktu dekat untuk meningkatkan pelayanan dan mengatasi kemacetan di jalan tol.

Meski begitu, YLKI menilai, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati dari rencana tersebut.  Ketua Pengurus Harian Umum YLKI Tulus Abadi bilang, penerapan teknologi GNSS sangat bergantung pada koneksi internet pada perangkat ponsel pintar milik konsumen. 

Baca Juga: YLKI: Pengembang yang diputus pailit tetap wajib dahulukan hak konsumen

Akibatnya, secara teknis operasional, penerapan teknologi tersebut bisa saja menjadi tidak efektif apabila koneksi pengguna jalan tol terganggu sewaktu-waktu.

“Bagaimana kalau internetnya putus karena masuk ke area blank spot atau paket/pulsa internet konsumen habis? Akibatnya mobil konsumen tidak bisa di tracking alias menjadi ghost vehicle,” terang Tulus dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Kamis (23/7).

Di sisi lain, penerapan model GNSS juga akan terkendala persoalan data kepemilikan mobil di Korlantas Mabes Polri oleh karena sistem electronic regident identification (ERI) yang saat ini belum sepenuhnya beres. Tulus bilang, hal ini menyebabkan banyak mobil yang terdata bukan atas nama pemegang ataupun pemiliknya.

Dengan adanya sejumlah kondisi di atas, YLKI menilai penerapan GNSS patut dikaji ulang. “Kami minta BPJT dan pemerintah menghindari potensi conflict of interest dalam kebijakan ini,” pungkas Tulus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×