kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45927,50   6,04   0.66%
  • EMAS1.325.000 -1,34%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Energi terbarukan dan revolusi industri 4.0 perlu menjadi perhatian pemerintah


Kamis, 14 Maret 2019 / 16:49 WIB
Energi terbarukan dan revolusi industri 4.0 perlu menjadi perhatian pemerintah


Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Munas Alim Ulama Nahdatul Ulama (NU) pada 28 Februari sampai 1 Maret 2018 di Jawa Barat menghasilkan enam rekomendasi terkait berbagai persoalan mutakhir di masyarakat. 

Empat dari enam rekomendasi yang disampaikan oleh NU berkaitan dengan inovasi yaitu pengembangan energi terbarukan, revolusi industri 4.0, produk tembakau alternatif, dan literasi digital. Rekomendasi tersebut diharapkan memperoleh perhatian Pemerintah dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

NU berpendapat, inovasi pengolahan energi terbarukan merupakan alternatif terbaik untuk dilakukan. Hal ini melihat kondisi Indonesia bukan negara yang kaya atas sumber energi fosil namun bauran energi masih didominasi oleh sumber energi tak terbarukan. Sementara kondisi saat ini cadangan energi fosil terbatas dan terus menurun.

Tim perumus rekomendasi NU menyatakan Indonesia tidak bisa lagi terus-menerus bergantung pada energi fosil. Ketersediaan sumber energi fosil selain tidak dapat diperbarui juga semakin menipis baik di Indonesia maupun dunia. Untuk itu, ketersediaan sumber energi mutlak untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam kehidupan.

Inovasi lain yang disampaikan pada Munas NU adalah terkait revolusi industri 4.0 dimana dalam sistem ini proses bisnis didominasi oleh mesin dan keterhubungan antar mesin yang sangat efisien. Pada akhirnya, proses bisnis tidak memerlukan banyak sumber daya manusia.

Meski demikian menurut NU, peluang ini akan membawa dampak yang perlu dipertimbangkan dan diantisipasi. Oleh karena itu salah satu rekomendasi NU kepada Pemerintah yakni perlu membuat kebijakan afirmatif bagi wilayah non-kota besar. 

Dengan demikian, seluruh daerah dapat mengejar ketertinggalan seperti infrastruktur teknologi informasi, perangkat legal, pelatihan-pelatihan industri, dan pengembangan sumber daya manusia.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidowi menjelaskan, selain rekomendasi tersebut terdapat inovasi lain yang dibahas yakni tentang produk tembakau alternatif. Hal ini mengingat keterkaitan persoalan tersebut dengan petani tembakau dari kalangan nahdliyin.

“Saat ini terdapat produk tembakau alternatif yang tidak dibakar, sehingga tidak mengandung TAR yang tinggi. Inilah sebenarnya yang mesti dikembangkan. Ke depan kita berharap kepada Pemerintah agar mendorong pengembangan industri ini,” jelas Masduki, dalam siaran persnya, Kamis (14/3).

Hal ini juga dinyatakan oleh Ketua Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU Rumadi Ahmad yang menyambut baik kehadiran produk tembakau alternatif dengan melakukan kajian panjang dan melalui riset khusus terkait urgensi pengembangan produk tembakau alternatif.

Menurut Rumadi, produk tembakau alternatif bisa mengurangi risiko kesehatan hingga 90% daripada rokok yang dibakar. Namun, sayangnya hal ini belum ditangkap serius oleh pemerintah. Salah satu sebabnya karena pemerintah belum punya pusat-pusat penelitian untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. 

“Jadi rekomendasi yang kami keluarkan bukan rekomendasi yang didasarkan kepada common sense saja tetapi rekomendasi yang didasari pada hasil riset yang sudah dilakukan dalam waktu yang sekian lama,” ujar Rumadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Trik & Tips yang Aman Menggunakan Pihak Ketiga (Agency, Debt Collector & Advokat) dalam Penagihan Kredit / Piutang Macet

[X]
×