KLATEN. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberi usul pada pemerintah pusat agar memberlakukan moratorium pemberian izin pabrik semen guna menghindari sengketa.
"Usulan saya, kalau pemerintah ragu-ragu pada soal ini, moratorium saja, masukkan investasi semen pada negative list, jangan setengah-setengah. Jadi izin semua semen yang ada nanti kita tutup," kata Ganjar di sela kunjungan kerja di Kabupaten Klaten, Rabu (3/8).
Pernyataan Ganjar tersebut menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para Kartini Kendeng di Istana Negara pada Selasa (2/8).
Usai pertemuan tersebut, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan bahwa disepakati dilakukan kajian lingkungan strategis di pegunungan Kendeng untuk mengkaji efek pembangunan dan operasi pabrik semen di wilayah pegunungan kapur tersebut.
Menurut Teten, kajian strategis ini akan dikoordinasi oleh Kepala Staf Kepresidenan dan akan melibatkan berbagai instansi mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM hingga pemerintah daerah setempat.
Teten memperkirakan kajian bisa selesai dalam waktu satu tahun dan hasilnya akan digunakan untuk mengambil keputusan. Sementara kajian dilakukan, pabrik tidak boleh beroperasi.
Menurut Ganjar, moratorium pemberian izin pendirian pabrik semen itu merupakan salah satu solusi mencegah kerusakan lingkungan akibat praktik berbagai penambangan.
Ganjar mengungkapkan, di Jateng sudah ada kajian strategis lingkungan terkait pertambangan.
"Saya sempat kontak Mas Teten (Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki), kalau perlu kajian strategis, Jateng sudah punya. Maka ketika kawan-kawan penolak pabrik semen bisa menerima, ini kompromi yang bagus karena pernyataan dari istana 95% sudah jadi dan jalan terus, tidak batal," ujarnya.
Kendati demikian, Ganjar meminta semua pihak untuk memilih menunggu hasil dari proses hukum yang sedang berjalan.
"Kalau saya karena ini masih berproses di pengadilan ya ditunggu saja putusannya, begitu inchract memenangkan penggugat, batalkan pabriknya. Saya tidak peduli sudah 95 atau 100 persen, kalau mau negara hukum lho," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Ganjar berpendapat bahwa kalau sikap pemerintah sekarang ini justru memberikan ketidakpastian pada pengusaha, sedangkan potensi induatri semen di Jateng besar.
"Insyaallah saya masih objektif, cuma kalau kemudian ini mau moratorium, sementara setahun untuk review soal kajian strategis lingkungan dan putusan hukumnya beda, masa kita gak mau melaksanakan putusan pengadilan," ujar mantan anggota DPR RI itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
